NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyelesaikan tahapan akhir Penanganan Permasalahan Penguasaan Tanah Aset Dalam Penguasaan Otorita IKN (P3T ADP OIKN) bagi masyarakat terdampak pembangunan jalan tol segmen 6A dan 6B. Proses pemberian ganti untung berlangsung pada Rabu (18/12/2024) di Kantor Proyek Jalan Tol 6B, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Terpadu P3T ADP OIKN, menyampaikan bahwa proses ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, khususnya Pasal 8.
“Saat ini kita memasuki tahapan pemberian ganti untung yang telah melalui berbagai proses, mulai dari pemetaan, verifikasi lapangan, hingga penilaian tanah. Semua dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mia.
Mia juga mengapresiasi peran aktif semua pihak yang mendukung proses ini, termasuk Kementerian/Lembaga, Pemkab PPU, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, hingga masyarakat terdampak.
“Kerja sama ini menjadi bukti komitmen kita bersama untuk mendukung pembangunan IKN yang inklusif,” tambahnya.
Penyediaan tanah bagi pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur lainnya merupakan langkah penting dalam percepatan pembangunan IKN. Proyek ini diharapkan menjadi fondasi bagi IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang berdaya saing tinggi.
Jubaen, Kepala Adat Pemaluan sekaligus penerima ganti untung, mengungkapkan rasa terima kasih atas transparansi dan komitmen pemerintah dalam proses ini.
“Kami berterima kasih kepada pihak Otorita IKN, aparat, dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga pembangunan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama warga Pemaluan,” tutupnya. (*Rls/SBK)
