PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan proses literasi dan inklusi keuangan daerah, sinergi dan kolaborasi para stakeholder. Kegiatan ini dirankai dengan pembahasan rencana program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten PPU, Rabu (16/10/2024).
Kegiatan ini diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU Sodikin, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta perwakilan kepala kantor Bank Indonesia (BI) Balikpapan, perwakilan Bank dan lembaga jasa keuangan di wilayah Kabupaten PPU, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Saat memimpin kegiatan, Sekkab PPU, Tohar mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) PPU telah terbentuk. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan telah dikukuhkan pada September 2024 lalu.
Tujuan dibentuknya TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Selain itu tujuan lainnya adalah menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan dan membiayai pembangunan sektor prioritas dan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia,” papar Tohar.
Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk kabupaten PPU 2023 adalah 196.566 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Selain itu, data statisitik menunjukkan pada tahun 2023 jumlah rekening pada Bank di PPU, yaitu 141.567 rekening tabungan dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun. Rekening deposito berjumlah 675 bernilai sekitar Rp159,893 miliar, dan rekening giro sejumlah 1.305 dengan nilai sekitar Rp901,667 miliar.
“Penyaluran kredit kepada masyarakat selama tahun 2023 yang terdata sejumlah 31.963 orang debitur dengan nilai Rp1, 608 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen dari tahun 2022 dan diproyeksikan akan bertumbuh positif sejalan dengan dampak dari pembangunan IKN Nusantara yang sedang berjalan,” paparnya.
Merujuk dari data sebelumnya, kata Tohar, langkah-langkah sistematis dan strategis dari pemerintah daerah beserta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk- produk jasa keuangan yang ada dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk PPU.
Sebagai langkah awal setelah terbentuknya TPAKD Kabupaten PPU, lanjut dia, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi sarana koordinasi, diskusi dari sinergi dari semua pihak yang tercakup dalam TPAKD Kabupaten PPU untuk merumuskan rencana kerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dipenghujung tahun 2024 serta perencanaan program kegiatan untuk tahun 2025.
TPAKD juga memiliki tuntutan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong proses literasi dan inklusi keuangan daerah, terutama untuk berbagai sektor perekonomian riil dengan memperhatikan potensi pengelolaan sektor perekonomian dibidang pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan lain-lain.
“Oleh karena itu, masyarakat yang sering kali terkendala dengan permasalahan permodalan/pembiayaan. Maka dengan adanya TPAKD ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga berbagai produk keuangan yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di wilayah PPU,” tutupnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)
