PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), John Kenedi menyoroti penggunaan Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) yang mulai masif. Hal ini menurutnya penting untuk menghindari berbagai pungutan liar yang sangat mungkin terjadi di pemerintahan.
Ia mengatakan melalui penggunaan QRIS semua bentuk pelayanan akan non-tunai dan langsung masuk dalam rekening pemerintah daerah (pemda). Termasuk pelayanan pembayaran non-tunai ini juga harus dilakukan di sektor-sektor pariwisata PPU.
“Saya juga berharap artinya pembayaran non-tunai di sektor pariwisata saja. Tidak hanya seperti di Pantai Sipakario saja,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga berharap pembayaran non-tunai ini dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi. Utamanya, untuk menyambut kedatangan masyarakat ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan adanya pemindahan ibu kota nantinya di PPU, tentu kita harus membuka pariwisata-pariwisata yang betul nantinya bisa membuat daya tarik masyarakat daerah lain untuk berkunjung ke PPU,” pungkasnya. (ADV/NAH)
