PPU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyuarakan kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan wilayah. Hal ini berguna mengatasi ketertinggalan yang sedang dialami oleh PPU, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pandangannya, penataan wilayah merupakan langkah krusial untuk memajukan daerah yang saat ini terjebak dalam ketertinggalan. Selain itu peningkatan administrasi merupakan langkah awal yang diharapkan dapat mengentaskan PPU dari status ketertinggalan.
“Saya berharap sekali, pemerintah daerah yang harus melakukan penataan wilayah, karena kita sekarang sudah tertinggal. Kalau kita sibuk dengan kegiatan kita sendiri, akan tertinggal,” ungkapnya, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, PPU perlu segera merespon dan mengelola anggaran yang sudah tersedia untuk memulai proses tata kelola batas-batas wilayah. Dengan adanya anggaran, pemerintah setempat diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam memajukan tujuh kecamatan yang sudah direncanakan.
“Sekarang sudah ada anggarannya, dan pemerintah harus bergerak untuk melakukan tata kelola batas-batas wilayah. Kalau misalkan sudah hadir tujuh kecamatan yang kita rencanakan itu, begitu orang banyak sudah tertata dengan baik,” jelasnya.
Penataan wilayah tidak hanya berfungsi untuk memajukan sektor administratif, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penataan yang baik, diharapkan PPU dapat meraih kemajuan yang lebih signifikan.
Syahrudin juga menyoroti urgensi tata kelola batas-batas wilayah sebagai landasan untuk pengembangan kecamatan-kecamatan yang telah direncanakan. Dengan begitu, PPU dapat menghadapi perubahan dan perkembangan dengan lebih siap.
“Kalau misalkan sudah hadir tujuh kecamatan yang kita rencanakan itu, begitu orang banyak sudah tertata dengan baik,” pungkasnya. (ADV/*SBK)
