spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pemkab PPU Perkuat Sinergitas Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025

PPU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan program kerja 2025. Sinergitas seluruh lembaga pemerintah daerah PPU diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Pemkab PPU telah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) penyusunan RKPD 2025 pada Kamis (28/3/24) lalu. Dalam pembahasan RKPD PPU 2025 itu, mengusung tema pembangunan ‘Peningkatan Ketahanan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan’.

Bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Syahruddin M Noor, Sekkab PPU Tohar serta unsur Forkopimda PPU, instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD) PPU dan kelurahan/desa. Turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Wilayah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI M. Samsulrizal Muttaqien dan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando yang hadir secara dalam jaringan (daring) sebagai narasumber.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam arahannya menyampaikan pelaksanaan musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, menyepakati dan menyelaraskan rancangan RKPD. “RPD, RKPD dan APBD harus in-line,” ujarnya, Sabtu (30/3/2024).

Baca Juga:   Pemkab PPU Dukung Rencana Pengadaan 225 Ribu ASN untuk IKN di 2024

Ia menyampaikan Pemkab PPU telah memberikan akses untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya dana alokasi khusus (DAK), dana desa, dana perbantuan dan APBD dan pentingnya penyusunan rencana kerja.

“Kalau kita tidak memahami bersama bagaimana kita menyusun, akan mubazir, tidak in line, APBD kemana, DAK ke mana, dana perbantuan kemana,” terang Makmur.

RKPD 2025 diharapkan dapat memecahkan permasalahan pembangunan seperti rendahnya daya saing SDM, tren tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Kemudian juga untuk membenahi sisi belum optimalnya pelayanan infrastuktur dasar, kerawanan pangan dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Selain itu, juga peningkatan dalam sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih perlu menjadi perhatian utama. Ia berharap, kerja sama dalam penyusunan program kerja di 2025 itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Diharapkan rapat ini dapat semakin meningkatkan sinergitas dalam dalam hal anggaran, sarana dan perasarana serta peningkatan SDM dan pelayanan dalam menyongsong IKN,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER