spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Hartono Basuki Inginkan Pemerintah Pusat Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal di IKN

PPU – Mulainya pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU).

Wakil Ketua II, Hartono Basuki mengatakan dengan mulainya pembangunan di wilayah IKN, Ia meminta kepada Pemerintah pusat agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

“Kami minta pemerintah pusat agar memprioritaskan dan memberi perhatian khusus terhadap tenaga kerja lokal yang ada di PPU,”ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Lanjutnya, Ia juga mengatakan bahwa tenaga kerja lokal dapat disetarakan dan mendapat kesempatan yang sama dengan tenaga kerja dari luar dalam pembangunan IKN mengingat wilayah tersebut masih menjadi bagian dari PPU.

“Ini kan menjadi suatu kesempatan tersendiri bagi warga lokal untuk ikutserta dalam proses pembangunnya, berilah kesempatan bagi warga lokal,” ungkpanya.

Adapun beberapa kendala yang didapatinya dilapangan dalam proses rekrutmen yaitu, tidak adanya sertfikasi keahlian dalam bidang tertentu. Akan tetapi Kami dari pihak Pemerintah akan segera mungkin juga memberikan pelatihan dibidang-bidang yang dibutuhkan, agar kesempatan bekerja dapat terealisasi segera.

Baca Juga:   Pj Bupati PPU Serahkan Bantuan Dana Rp 150 Juta untuk Pembangunan Masjid di Ponpes Minhajut Thullab

“Kan kendala tersebut menjadi alasan utama warga lokal terhalang untuk bekerja di IKN, karena tidak adanya sertifikasi pekerja,” jelasnya.

Hartono juga mengatakan permasalahan tersebut harus menjadi perhatian khusus pula oleh Pemerintah pusat agar tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan bekerja dalam proyek pembangunan IKN itu.

“Toh, banyak juga kok pekerja luar Kalimantan Timur yang belom mengantongi sertifikasi, maka dari itu kami meminta pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan itu kepada warga lokal agar dapat bekerja bersama membangun IKN,”

Adapula informasi yang Kami dapat, bahwa banyak pula warga lokal yang mengantongi sertifikasi saampai saat ini belum bekerja. Harapan pemerintah pusat dapat memprioritaskan hal tersebut agar warga lokal dapat bekerja dalam proses pembangunan infrastruktur IKN, tutupnya. (ADV/NRD)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER