spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

DP3AP2KB PPU Tekan Angka Stunting Lewat Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB

PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) terus meningkatkan upaya menekan angka stunting daerah. Salah satunya dengan melalui koordinasi tingkat kabupaten intensifikasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) bersama dengan lembaga terkait.

Sekretaris DP3AP2KB PPU, Siti Aminah menuturkan koordinasi itu dilakukan dalam upaya mendukung program percepatan penurunan stunting. Melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB.

“Sesuai dengan arahan Presiden RI, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) ditunjuk sebagai koordinator program yaitu menjadi leading sector percepatan penurunan stunting,” ujarnya, Senin (4/9/2023).

Adapun melalui pertemuan itu, diharapkan dapat meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terkait di kabupaten dalam pelayanan KB tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan dan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program yang berhubungan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.

Lebih lanjut, Siti menjelaskan perlu adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai sektor untuk mencapai target tersebut. Upaya penurunan angka stunting, sebutnya, dapat dilakukan melalui peningkatan kesertaan keluarga berencana untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting.

Baca Juga:   Peringati HUT Ke-79 RI, Pemkab PPU Gelar Turnamen Mini Soccer dan Bulutangkis Antar Instansi

“Jadi kalau yang sudah stunting, paling tidak kita mempertahankan jangan sampai ada terjadi lagi stunting-stunting berikutnya,” ucapnya.

Kondisi stunting secara nasional, saat ini berada di angka 27,67 persen (Studi Status Gizi Indonesia, 2019). Sedangkan target yang harus dicapai tahun 2024 yakni 14 persen, sehingga diperlukan kerja keras untuk mengurangi angka tersebut.

Aminah menegaskan tugas bersama dari BKKBN dimulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini dimulai dari masa pranikah hingga masa balita dalam keluarga. Maka dari itu, Ia menyebut saat ini tengah gencar memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait hal tersebut.

“Karena di situlah adik-adik remaja kita untuk mempersiapkan reproduksinya, mulai kapan dia mau menikah, sudah direncanakan. Karena berani berencana itu keren. Jadi jangan kita menikah karena bencana tetapi menikah harus direncanakan,” pungkasnya. (ADV/SBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER