JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka-bukaan belum ada realisasi investasi di IKN Nusantara dari pihak swasta. Tetapi yang ada baru sebatas komitmen letter of intent (LOI), belum ada realisasi langsung di lapangan.
Menurut Basuki banyak investor belum merealisasikan investasi di IKN karena masalah tanah. Skema pembelian tanah itu dinilai belum jelas bagi investor.
Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu akan diurus dan ditindaklanjuti Badan Otorita IKN Nusantara
“Kalau investasi dengan Otorita urusannya. Kan sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Perlu diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara dijelaskan tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, pertama barang milik negara yang kedua aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.
Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. Bisa dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.
Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.
Agar investasi segera masuk IKN, menurut Basuki, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN.
“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa,” kata Basuki.
Namun Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana pemerintah di tengah tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Bagi saya, pembangunan akan berlanjut tanpa hambatan,” kata Basuki.
Basuki menyatakan bahwa pemerintah juga terus meyakinkan investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus berjalan.
Kelanjutan pembangunan IKN, ujar Basuki, sudah ditunjukkan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali bergulir. Meskipun banyak pro kontra, namun pembangunan kota masa depan terus berlangsung hingga saat ini, di mana sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.
“Dari dulu gitu kan, tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” kata dia.
Basuki juga telah menindaklanjuti keinginan investor melalui koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya, sudah ada beberapa LoI yang kita serahkan ke Otorita,” ujarnya.
Pemerintah, kata Basuki, telah memiliki landasan hukum UU IKN beserta seluruh aturan turunannya. Karena itu, investor diharapkan tidak ragu dengan kelanjutan pembangunan IKN.
Kementerian PUPR sebelumnya telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam peta tersebut, turut dijabarkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.
Hingga awal April 2023, pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah mencapai 25 persen.
Kementerian PUPR sedang membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.
Pemerintah menargetkan pada Agustus 2024, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di IKN.
GANJALAN TAHUN POLITIK
Menjelang tahun politik 2024 pun, dikabarkan investor mulai menahan diri untuk melakukan realisasi investasi. Namun, Basuki menegaskan hal itu tidak akan berpengaruh. Pembangunan IKN lewat investasi swasta akan tetap berjalan.
“Oh iya lanjut tahun 2024, kalau saya nggak ada urusan ke situ. Kita tetap yakinkan semua investor untuk jalan terus,” ungkap Basuki.
Sebelumnya, Basuki ditugasi Jokowi menyiapkan peta khusus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. Di dalamnya terperinci, zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Mulai dari zona yang mau digunakan dan dibangun pemerintah, maupun lahan yang potensial digarap oleh para investor.
“Jadi karena tujuannya beliau (Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” kata Basuki. (Mk/dtc)
