PPU – Dievaluasinya program bantuan seragam gratis untuk seluruh peserta didik baru di Penajam Paser Utara (PPU) pada 2023 ini memicu kekecewaan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang dianggap tidak berhak lagi menerima manfaat.
Seperti diketahui, program ini merupakan inisiatif periode Abdul Gafur Mas’ud (AGM)-Hamdam Pongrewa. Yang mana setiap siswa baru di Benuo Taka mendapatkan seragam dan berbagai peralatan sekolah ini diberikan secara cuma-cuma.
Tiap tahunnya semenjak 2019, sekira 50 ribuan pelajar menerima manfaat itu hingga 2021 lalu. Untuk 2022 dan saat ini, usulan anggaran seragam gratis untuk siswa tahun ajaran baru 2022/2023 diketahui sebesar Rp 14 miliar dipangkas menjadi Rp 4 miliar.
“Kita sebagai masyarakat ini perlu biaya lebih untuk mengalokasikan seragam sekolah sekarang. Dulu adanya seragam gratis ini Kami bisa menghemat sampai Rp 1-2 juta. Tapi sekarang harus menyiapkan sendiri itu semua,” ungkap salah seorang warga PPU, Siti (52), Jumat (10/3/2023).
Program ini dalam pandangannya banyak membantu meringankan para orang tua yang kurang mampu. Selain bantuan ini menyediakan setidaknya 3 stel seragam sekolah, juga terdapat bantuan alat sekolah lainnya mulai peralatan tulis, tas hingga sepatu.
“Saat ini Saya mempunyai anak yang mau masuk sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Taman Kanak-kanak (TK). Biaya yang Kami perlukan untuk anak yang mau masuk SMK Rp 5 juta, yang TK Rp 1,5 juta. Karena setopnya program itu yang membuat kami berpikir keras untuk mencarikan uang sebanyak itu,” kisahnya.
Lebih lanjut, program ini sejatinya masih ada namun mengalami evaluasi besar-besaran. Salah satu alaasannya ialah karena dinilai menjadi beban besar pada APBD PPU terlebih saat masa-masa pandemi Covid-19 lalu.
Perubahan besar yang terjadi ialah dalam skema pengadaan yang tidak lagi melalui proses tender. Namun langsung ke sekolah melalui dana Bosda.
Kemudian terkait penyaluran dan target penerima manfaat. Penyaluran langsung dilakukan oleh sekolah masing-masing dengan persyaratan penerimanya ialah warga yang dianggap tidak mampu dan terdata oleh Dinas Sosial (Dissos) PPU.
“Harapannya, bahwa program seragam sekolah gratis tetap berjalan. Dan karena pendidikan anak bagi Kami memang nomor 1, jadi jangan smapai putus bersekolah,” tutup Siti. (NRD/SBK)
