spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Semakin Bertumbuh, Perumahan Baru Wajib Penuhi Pembangunan Fasum Ideal

PENAJAM – Tumbuhnya industri perumahan di Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD PPU, Thohiron meminta pemerintah daerah dan pengembang memerhatikan beberapa hal krusial terkait pengadaan fasilitas umum (fasum).

Industri perumahan di Benuo Taka belakang dinilai tumbuh pesat. Terlihat dari mulai banyaknya perumahan baru yang ditawarkan di berbagai platform penjualan.

“Tentu hal ini baik saja untuk daerah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan,” tegasnya, Senin (9/1/2023).

Selain persoalan perizinan, yang menjadi sorotan ialah adanya fasum di lingkungan perumahan tersebut. Seperti jalan dan drainase serta tempat pembuangan sampah (TPS) pada lingkungan pemukiman yang sesuai dengan aturan yang ditentukan.

“Terkait dengan fasilitas umum, ketika diserahkan kepada pemerintah, itu harus baik. Jangan sampai diserahkan pemerintah, tapi masih perlu ada perbaikan, perlu peningkatan. Bahkan ada yang perlu pembangunan lagi,” jelas Thohiron.

Persoalan itu ditegaskan harus menjadi prioritas dalam pengembangan industri perumahan di PPU. Karena hal ini cenderung memberikan permasalahan baru. Utamanya ialah memberikan beban pada APBD PPU dalam hal pembangunannya.

Baca Juga:   Miliki Sejarah Panjang dengan Nasdem, Arbain Siap Maju di Pilkada PPU

“Saat ini belum ada pengembang perumahan yang memperhatikan hal tersebut. Khususnya yang menyediakan TPS, ini yang sering jadi masalah,” sebut Legislator Fraksi PKS ini.

Belum lagi, jika alokasi anggaran yang belum diberikan, membuat masyarakat yang ada mendapatkan dampak negatif. Seperti jalan rusak, banjir bahkan pengelolaan sampah yang buruk.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu (DPMTSP) PPU dapat memberikan ketegasan terhadap para developer baru. Untuk lebih cermat dalam menerima hibah fasilitas dari pengembang perumahan.

“Pemeirntah daerah jangan dibebani lagi. Jangan cuma cari untung, harus ada fasilitas yang layak. Dinas terkait harus memperhatikan hal itu. Ke depan Komisi III akan memanggil semua stakeholder berkaitan dengan hal ini,” pungkas Thohiron. (sbk)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BERITA POPULER