PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin menuntut perhatian lebih Pemkab PPU dalam meningkatkan pelayanan penyeberangan. Selain untuk memberikan kenyamanan para pengguna, juga untuk meningkatkan kesejahteraan para penyedia jasa.
Pengguna jasa penyeberangan PPU – Balikpapan kian hari kian meningkat. Seiring dengan kemajuan daerah, pun kaitannya dengan perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim.
Berkaitan dengan itu, penyelenggaraan penyeberangan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Mulai dari kesiapan armada dan pelaku usahanya, hingga kecakapan para operatornya.
“Saya mendorong mereka untuk melengkapi segala beberapa hal terkait kelaikan penyelenggaraan penyeberangan. Saya juga meminta pemerintah hadir untuk itu, jangan dibiarkan,” ujarnya usai agenda reses, Selasa (6/12/2022).
Persoalan ini, sambungnya, sudah sejak lama ia sampaikan pada pemerintah daerah. Pasalnya, kondisi sarana dan prasarana penyeberangan di PPU terkesan sudah sejak lama tidak mengalami kemajuan.
“Saya juga sudah menyampaikan pada Pemkab PPU, melalui Dinas Perhubungan, khususnya pengusaha speedboat dan kapal klotok untuk dibenahi. Baik soal administrasi, maupun pelayanannya. Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” ungkapnya.
Terlebih, urusan penyelenggaraan jasa penyeberangan ini melibatkan masyarakat luas. Yang mana soal jaminan atas keselamatannya perlu diberikan. “Kalau ada insiden seperti kemarin, siapa yang harus bertanggungjawab? Tapi sampai hari ini, tidak ada tindaklanjutnya,” tandasnya.
Adapun dalam kegiatan ini, ratusan operator speedboat dan kapal klotok serta pengusaha penyeberangan di Benuo Taka hadir. Agenda reses ini juga dirangkai dengan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Pemkab PPU pada 270 penerima manfaat.
Terdiri dari 216 motoris speedboat dan 54 motoris kapal klotok. Masing-masing mendapatkan BLT sebesar Rp 2,1 juta.
Lebih lanjut, Raup yang juga Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kaltim, berkomitmen untuk mengawal hal itu bisa terealisasi ke depannya. Mulai persoalan pemenuhan perizinan, surat kecakapan bagi operator, dan izin kelayakan untuk kendaraanya, serta data kapasitas mesin dan standar penumpang yang bisa dibawa.
Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya koperasi. Agar dapat berperan untuk membantu para pelaku penyeberangan dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Yang saya titik beratkan, untuk para penyedia pelayanan penyeberangan, wajib menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan para pengguna jasa,” pungkasnya. (SBK)
