NUSANTARA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menggelar pelatihan lanjutan pada ratusan masyarakat di Penajam Paser Utara (PPU). Ini merupakan salah satu di antara kegiatan dalam persiapan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mega proyek prioritas nasional pembangunan IKN Kecamatan Sepaku PPU masih menjadi isu sentral yang terus menjadi perhatian. Mulai dari pembangunan fisik hingga pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Kemenaker tak mau tertinggal dalam upaya persiapan pembangunan IKN.
“Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari penyiapan sumber daya manusia dengan membekali keterampilan dan keahlian bagi masyarakat sekitar IKN,” kata Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavogan) Kemnaker RI Muhammad Ali Hapsah, Senin (24/10/2022).
Dalam hal ini, Kemenaker memaksimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang dimiliki. Sebagai langkah awal, pihaknya telah menyiapkan program pelatihan yang khusus ditujukan bagi masyarakat titik sentral pembangunan IKN.
“Pembangunan fisik sangat penting, tapi jangan lupa, pembangunan sumber daya masyarakat juga wajib untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan sosial dan mengantisipasi masyarakat sekitar IKN hanya sebagai penonton pembangunan,” tuturnya.
Lanjut Ali, perlu adanya program-program pelatihan yang sesuai dengan masyarakat sekitar IKN. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangun IKN.
Kemenaker membuka program pelatihan berbasis kompetensi tahap I menyasar pada 80 peserta dengan model mobile training unit (MTU). Program ini telah dilaksanakan Agustus hingga September diikuti 160 orang.
Program pelatihan seperti barista, membatik, operator alat berat, dan sebagainya. Program ini dilaksanakan BPVP Samarinda, DUDI, dan juga dari perusahaan swasta lain.
“Kemenaker yang dalam hal ini BPVP Samarinda, selain program itu juga melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi sistem boarding. Melibatkan sejumlah balai besar dan balai pelatihan vokasi yang dimiliki Kemnaker,” urainya.
Beberapa balai itu antara lain BBPVP Bekasi, BBPVP Medan, BBPVP Serang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat dengan fokus pelatihan berbasis kompetensi manufaktur, agrikultur, fesyen, pariwisata, otomotif, hingga teknologi informasi komputer.
Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan pembangunan IKN akan melibatkan banyak tenaga kerja. Setidaknya, pemerintah membutuhkan 200 ribu tenaga kerja untuk menyelesaikan pembangunan IKN.
Untuk itu perlu peran semua pihak, termasuk dukungan dari masyarakat lokal yang terdampak langsung pembangunan IKN. Selain itu, ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya, nanti akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu Badan Otorita bakal menampung 150 ribu hingga 200 ribu pekerja di lapangan.
“Hal ini juga ditegaskan usai rapat bersama presiden di Istana Bogor Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Direncanakan, pembangunan IKN akan dimulai pada paruh kedua 2022. Harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,” demikian Bambang. (sbk/rls)