PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Pemkab PPU dapat bekerja profesional. Khususnya soal program pembangunan yang ada di tiap organisasi perangkat daerah (OPD), sejalan dengan naiknya APBD PPU 2023.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Raup Muin, yang memebrikan perhatian lebih terhadap Dinas PUPR PPU. Seiringng denga penerimaan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 489 miliar untuk 518 paket proyek.
“PPU masih terpantau. Jadi, pengadaan barang dan jasa yang ditangani setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terutama Dinas PUPR yang anggarannya paling besar harus mengedepankan profesionalisme,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menekankan, kondisi keuangan daerah saat ini sudah jauh lebih dibanding tahun sebelumnya. Hal ini juga menuntut keseriusan dalam penyerapan anggarannya.
Seluruh program dan kegiatan ini, sambungnya, yang telah disepakati dalam Perda APBD 2023 harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “APBD 2023 yang sudah diketok itu sudah jelas ada dananya. Berbeda dengan APBD 2021 hanya sebatas angka. Jadi, harus dikerjakan secara serius,” tegas Raup.
Selain itu, ia menekankan program dan kegiatan di setiap OPD harus dikerjakan secepat mungkin karena perputaran ekonomi di PPU masih ketergantungan dengan APBD.
Ia mengingatkan, dari ratusan paket proyek tersebut terdapat proyek yang bersifat swakelola dan pembebasan lahan. Beberapa hal ini tentu membutuhkan ketelitian dalam pengelolaannya. Agar nantinya tidak terjadi permasalahan hukum.
“Semakin cepat proyek-proyek dikerjakan, maka masyarakat juga bisa cepat merasakan dampaknya baik di sisi pemanfaatan bangunan maupun perputaran ekonomi,” tutupnya. (SBK)
