PPU – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Penajam Paser Utara (PPU) 2024 yang akan dimulai pada November 2024 semakin menarik. Para bakal calon bupati dan wakil bupati PPU sedang menunggu rekomendasi dan Surat Keputusan (SK) dari berbagai partai politik yang memiliki kursi.
Bakal Calon Wakil Bupati PPU, Ahmad Basyir, mengatakan pihaknya telah menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Gelora. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang menunggu penyerahan formulir B1 KWK atau SK penunjukan sebagai syarat pendaftaran.
“Iya, ini berarti ada 1 kursi dari Gelora dan sedang proses juga dari Partai Demokrat, karena sudah mendapat rekomendasi,” ungkapnya, Selasa (16/07/2024).
Ahmad Basyir menjelaskan bahwa dirinya dan Pak Hamdam telah mengikuti tahapan yang ada. Menurut sepengetahuannya, surat B1 KWK atau SK dari beberapa partai yang telah didaftarkan akan keluar dalam waktu dekat. “Pendaftaran akan dimulai pada 27 Agustus 2024,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa selain Partai Gelora dan Demokrat, dirinya juga meyakini Partai NasDem akan memberikan dukungan kepada kadernya. Walaupun telah ada yang melakukan klaim mengarah pada salah satu kader saja.
“Ya, belum tahu (dukungan Partai NasDem). Kami kan juga kader? Saya juga Ketua DPD NasDem Balikpapan, jadi semua punya kesempatan dapat dukungan dari DPP. Yang pasti, kami akan memberikan edukasi politik yang benar,” tegasnya.
Ahmad Basyir juga memandang demokrasi di PPU akan berjalan dengan baik dan tidak ada politik kotak kosong (kokos). Hal ini terlihat dari antusiasme dan komitmen partai politik untuk mewujudkan demokrasi dengan berbagai pilihan tokoh yang sangat potensial.
“Saya yakin tidak akan ada kotak kosong. Semuanya sedang berproses, masih ada waktu satu bulan lagi. Saya yakin elit partai akan melihat berbagai calon potensial, sehingga memberikan kesempatan warga untuk memilih pemimpinnya,” paparnya.
Ia berharap para calon-calon bupati dan wakil bupati tidak gaduh dan tidak menebar berbagai berita yang tidak berdasar. Menurutnya, yang paling tepat saat ini adalah para tokoh politik harus memiliki dasar ketika memberikan informasi.
“Maka peran stakeholder seperti media sangat penting untuk mengkonfirmasikan informasi yang tepat. Karena saya punya pengalaman saat pemilu kemarin, B1 KWK dapat berubah di H-1. Jadi, biarkan masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi yang benar,” tandasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Agus S
