PPU – Kondisi aksesbilitas di Penajam Paser Utara (PPU) belum terpenuhi dengan ideal. Dalam pembangunannya, Pemkab PPU disarankan untuk membangun komunikasi intens dengan Pemerintah Pusat.
Hal ini, menurut Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, jika hanya mengandalakan APBD PPU saja, maka pembangunan infrastuktur jalan itu akan cenderung lambat.
“Belanja modal untuk infrastruktur jalan di kita ini mash kecil. Tidak lebih dari 25 persen,” ujar Adji Noval, Sabtu (22/10/22).
Besaran alokasi itu, sambungnya, karena masih ada sektor lain yang termasuk dalam skala prioritas pembangunan. Sementara, harus diakui pendapatan daerah tiap tahun yang tertuang di APBD PPU sangat minim.
Untuk 2022 saja, pendapatan realistis PPU hanya sekira RP 1,6 triliun saja. Angka itu, tak jauh berbeda dari pendpatan PPU beberapa tahun sebelumnya.
“Untuk 2023, proyeksi anggaran Kita itu sekitar Rp1,7 triliun. Itu harus dibagi untuk pembangunan di banyak sektor, seperti kesehatan, pertanian dan pendidikan dan infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, lambannya pembangunan infrastruktur jalan berdampak terhadap sulitnya masyarakat mengangkut hasil pertanian. Sehingga mempengaruhi aktivitas ekonomi dan tentunya pendapatan masyarakat.
“Kita ini belum melakukan perbaikan jalan karena masih dalam kondisi keterbatasan anggaran. Apalagi daerah kita ini sangat luas,” terang Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Oleh karena itu, lobi-lobi ke kementerian untuk memperoleh dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim, harus sering dilakukan. Kebutuhan dana bantuan dari pusat maupun provinsi sangat diperlukan, lantaran anggaran APBD tidak mampu mengcover perbaikan infrastruktur jalan
“Jika mengandalkan anggaran daerah ya tidak akan mampu. Dan tidak cukup hanya komunikasi saja tapi juga harus saling mengerti. Saya rasa itu hal yang lumrah,” tutup Adjie. (ADV/SBK)
