PPU – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) memperkirakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2023 bisa naik. Diperkirakan, potensi kenaikan itu dapat mencapai ratusan miliar.
Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menjelaskan, pada 2023 mendatang penyusunan anggaran tidak boleh berdasarkan asumsi. Jadi harus mempertimbangkan Silpa dan defisit.
“Harus seperti itu, agar pengelolaannya tidak seperti tahun sebelumnya,” ungkapnya Jumat (23/9/2022).
Seperti diketahui, tahun sebelumnya pengaturan anggaran menyebabkan PPU harus mengalami defisit hingga banyaknya utang yang harus ditanggung. Dalam hal ini, pihaknya kata Syahruddin akan mengontrol dan mengawasi pendapatan di PPU. Dengan harapan tidak lagi terjadi utang seperti tahun sebelumnya.
“Kita mencoba mengontrol potensi pendapatan, agar tidak seratus persen dilaksanakan,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, hanya pendapatan rill yang boleh masuk ke batang tubuh APBD PPU, sejak 2023 hingga tahun selanjutnya. Hal ini juga sebagai upaya belajar dari pengalaman dari tahun sebelumnya.
“Pendapatan yang belum pasti, tidak masuk dalam APBD kita. Itu yang kita upayakan,” tegas Syahrudin.
Meski begitu, ia menyebutkan hal itu bisa diperoleh melalui pemaksimalan potensi dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Seperti diketahui, Pemerintah Pusat merencanakan ibu kota negara baru berada di sebagian wilayah PPU dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Potensi pendapatan dengan adanya IKN yakni bisa digali dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB). Jumlah tersebut tentu bisa dicapai asal digarap dengan baik potensi yang ada,” pungkasnya. (ADV/SBK)
