PPU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU) berupaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting daerah. Salah satunya melalui pemberian informasi dan edukasi (KIE) pada calon pengantin.
Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kasus perceraian di Kaltim pada 2020 tercatat sebanyak 1.991 kasus cerai talak dan 5.892 cerai gugat. Sementara pada 2022 data perceraian tercatat 2.149 cerai talak dan 6.435 cerai gugat.
Analis Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) DP3AP2KB PPU, Nadhiratul Amalia menjelaskan dampak dari perceraian akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga. Sehingga perlu dilkakukan penguatan struktur, fungsi dan peran keluarga.
“Salah satunya melalui pembinaan dan bimbingan keluarga melalui bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin,” ucapnya.
Calon pengantin merupakan sumber daya manusia yang berada pada fase pasangan usia subur (PUS) yang akan melahirkan keturunan. Sehingga diharapkan menjadi sumber daya manusia yang produktif dimasa emas atau puncak Bonus Demografi 2045.
“Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sesuai Kearifan Budaya Lokal sangat diperlukan guna melakukan percepatan penurunan Stunting jelas Amalia.
Selain itu, melalui calon pengantin ini akan terbentuk keluarga-keluarga baru. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim terus berupaya mencari solusi dalam menekan angka perceraian yang cukup tinggi. Dengan memberikan advokasi dan KIE yang bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.
“Selain itu memberikan bekal mental dan spiritual, memberikan KIE tentang kesehatan reproduksi dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka pencegahan stunting,” pungkasnya. (ADV/RM)
