PENAJAM PASER UTARA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menilai kontribusi perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah, khususnya di Kabupaten PPU, masih belum optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mudyat usai mengikuti rangkaian Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, kontribusi perusahaan selama ini lebih banyak diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), namun dinilai belum sebanding dengan dampak operasional industri sawit terhadap daerah.
Mudyat menyoroti tingginya aktivitas angkutan kelapa sawit yang memanfaatkan infrastruktur jalan milik pemerintah, mulai dari jalan desa, jalan kabupaten, hingga jalan provinsi. Kondisi tersebut, kata dia, mempercepat kerusakan jalan yang setiap hari digunakan masyarakat.
“Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” kata Mudyat.
Ia menegaskan, beban pemeliharaan infrastruktur tidak seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perusahaan yang memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas publik juga dinilai perlu mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” tegasnya.
Mudyat, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), berharap industri kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain membuka lapangan kerja dan menjalankan program CSR, perusahaan diharapkan terlibat lebih aktif dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, sektor kelapa sawit merupakan salah satu potensi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI, “Sawit untuk Rakyat”, Mudyat menilai hubungan antara perusahaan dan masyarakat perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih terbuka.
“Semangat Sawit untuk Rakyat harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi lalat
