PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu telah ditetapkan. Lahan seluas sekitar 23 hektare yang merupakan aset pemerintah itu ditargetkan mulai dibangun tahun ini menggunakan anggaran pemerintah pusat.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin usai meninjau lokasi bersama tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang terdiri atas Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Babulu, serta Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka PPU.
Menurut Waris, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dimulai.
“Berdasarkan hasil survei tim dari kementerian, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah dan lokasinya sudah final. Kebutuhan lahannya sekitar 23 hektare,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab PPU telah menggelar rapat koordinasi guna membahas persiapan pembangunan SNT di Babulu. Salah satu isu yang dibahas ialah penataan kawasan karena sebagian lahan masih dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan Gerakan Pramuka.
Pemerintah daerah berupaya menata pemanfaatan lahan agar pembangunan sekolah tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas kepramukaan. Hasil penataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan masterplan kawasan.
Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membangun kawasan pendidikan terpadu yang mencakup beberapa jenjang pendidikan dalam satu lokasi. Sekolah ini dirancang dilengkapi fasilitas pembelajaran modern, tenaga pendidik hasil seleksi, serta menjadi pusat peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Secara nasional, pembangunan SNT direncanakan memanfaatkan lahan seluas sekitar 20 hingga 30 hektare dengan seluruh pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.
Keberadaan SNT di Kecamatan Babulu diharapkan dapat memperluas akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten PPU.
Waris mengatakan pembangunan sekolah tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Insya Allah tahun ini sudah mulai dibangun menggunakan anggaran APBN,” tutupnya.
Pewarta: Robbi Lalat
