NUSANTARA – Kapolresta Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kombes Pol Supriyanto untuk pertama kalinya memimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di wilayah hukum Polresta Kawasan IKN, Rabu (1/7/2026).
Upacara yang digelar di Markas Komando (Mako) Polresta Kawasan IKN tersebut diikuti puluhan personel dan jajaran perwira Polresta IKN.
Usai memimpin upacara, Supriyanto mengatakan fokus pengamanan Polresta Kawasan IKN pada 2026 masih diarahkan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal itu dilakukan menyesuaikan dengan kondisi personel dan tahapan pembangunan IKN yang masih berlangsung.
“Sementara sekarang, dengan keterbatasan dan personel yang ada, kita fokus di tahun 2026 ini, mengamankan di Kawasan inti pemerintahan pusat (KIPP). Ke depan, dengan program kita ke depan, baru kita kembangkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara maupun wilayah pengembangan Ibu Kota Nusantara di lima Kecamatan, Sepaku, Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, juga Loa Kulu,” jelasnya.
Ia menjelaskan, cakupan wilayah hukum Polresta Kawasan IKN nantinya akan menyesuaikan dengan wilayah Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN.
Berdasarkan rencana pembagian wilayah, kawasan tersebut akan mencakup tiga bagian, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Kawasan IKN, dan Kawasan Pengembangan IKN.
“Untuk operasional seluruhnya, nanti kita menunggu terbentuknya Pemdasus,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara ke-80 tersebut, jumlah personel Polresta Kawasan IKN yang mengikuti kegiatan mencapai puluhan anggota. Saat ini, total personel Polresta Kawasan IKN disebut berjumlah sekitar 96 orang.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penampilan yel-yel personel serta pemotongan kue oleh Bhayangkari sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Saat ini, personel Polresta Kawasan IKN masih melakukan pengamanan terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di KIPP. Beberapa di antaranya yakni pembangunan kawasan legislatif dan sejumlah gedung penunjang pemerintahan.
Supriyanto mengatakan, pengembangan cakupan pengamanan ke wilayah lain akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan rencana pembangunan IKN serta arahan dari Mabes Polri.
“Jangka panjangnya, kita menunggu road map Mabes Polri yang tentunya kita singkronkan dengan programnya IKN yang rencananya di tahun 2028 sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) IKN menjadi ibu kota politik,” katanya.
Pewarta: Atmaja Riski
Penyunting: Robbi Lalat
