PENAJAM PASER UTARA – Aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir rob di Kecamatan Waru kembali menjadi perhatian DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Tunan menjadi salah satu keluhan utama warga yang ia terima saat melaksanakan reses di daerah pemilihannya.
Politikus PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu itu mengatakan, wilayah yang paling terdampak berada di RT 1 dan RT 28 Kelurahan Waru. Menurutnya, kawasan tersebut kerap terendam saat air laut pasang bersamaan dengan tingginya curah hujan.
“Untuk wilayah RT 1 dan RT 28 memang dibutuhkan tanggul untuk mengatasi banjir rob. Itu tidak bisa dihindari. Khususnya di RT 28, ketika air laut pasang dan curah hujan tinggi, kawasan itu pasti banjir,” kata Ishaq.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan hal baru bagi warga setempat. Bahkan saat reses beberapa bulan lalu, masyarakat secara langsung mengajak dirinya melihat lokasi yang selama ini menjadi langganan genangan.
“Pada saat saya reses sekitar empat bulan lalu, permintaan warga memang itu. Saya ditunjukkan langsung lokasi yang memang rawan banjir,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi di lapangan, Ishaq menilai solusi jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah adalah pembangunan tanggul di sepanjang aliran Sungai Tunan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menahan luapan air yang masuk ke kawasan permukiman saat pasang tinggi terjadi.
“Sepanjang sungai itu harus dibuatkan tanggul. Karena di posisi itu air naik semua ketika pasang dan hujan bersamaan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan Jumat Safari Pemkab PPU di Masjid Darul Aman, Kecamatan Waru, Jumat (22/5/2026), masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Bupati PPU Mudyat Noor. Selain persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, kondisi rumah ibadah, dan infrastruktur lingkungan, warga juga mengeluhkan persoalan banjir akibat pasang air laut atau banjir rob yang kerap terjadi di sejumlah kawasan permukiman. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Bupati bersama jajaran pemerintah daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Saat itu, Mudyat menegaskan bahwa kegiatan Jumat Safari menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar dan menyerap berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung. Masukan yang disampaikan warga, termasuk terkait penanganan banjir rob, menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU.
Selain Waru, Ishaq menyebut beberapa wilayah lain seperti Api-Api masih relatif aman dari ancaman banjir rob. Namun demikian, menurutnya tetap diperlukan langkah antisipasi melalui normalisasi sungai agar kapasitas aliran air tetap terjaga.
“Kalau Api-Api itu sebenarnya tinggal dilakukan normalisasi sungai saja. Tahun 2025 kemarin UPT PU sudah melakukan kegiatan normalisasi, tetapi tahun 2026 ini belum bisa berjalan karena terkendala anggaran operasional,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan banjir rob tidak hanya menyangkut kenyamanan warga, tetapi juga perlindungan terhadap permukiman dan aktivitas masyarakat yang setiap tahun terdampak saat musim hujan dan pasang laut terjadi bersamaan.
Meski usulan pembangunan tanggul terus disampaikan masyarakat, Ishaq mengaku hingga saat ini belum mendengar adanya program pembangunan tanggul yang masuk dalam agenda pemerintah daerah.
“Setahu saya belum. Kita belum pernah mendengar ada program pembangunan tanggul itu,” ujarnya.
Pewarta: Robbi Lalat
