Penajam Paser Utara – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Penajam Paser Utara (PPU) tetap melaksanakan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono meski sempat mengalami dua kali perpindahan lokasi kegiatan.
Ketua DPC GMNI PPU, Ega Rahmadhani, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi publik untuk membahas persoalan lingkungan, investasi, hingga ruang hidup masyarakat adat yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.
Menurutnya, proses penyelenggaraan kegiatan tidak berjalan mudah lantaran adanya dugaan tekanan dari pihak tertentu terhadap lokasi pelaksanaan acara.
“Kami mengalami dua kali perpindahan lokasi kegiatan akibat adanya sikap represif dari oknum instansi yang merasa tersinggung dengan film dokumenter karya Dandhy Laksono ini. Kami tidak perlu menyebut instansi apa, tetapi saya yakin publik dapat menilai dan mengetahui arah tekanan itu datang dari mana,” ujar Ega.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketakutan terhadap ruang diskusi kritis dan kebebasan berekspresi di tengah masyarakat. Padahal, menurutnya, film dokumenter merupakan media edukasi publik untuk melihat berbagai realitas sosial yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Ega menjelaskan, film Pesta Babi memberikan gambaran mengenai persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat atas nama pembangunan dan investasi. Ia menyoroti proyek swasembada pangan dan investasi tebu etanol yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Film ini membuka mata kita tentang bagaimana pembangunan sering kali dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat. Ruang hidup mereka dirampas atas nama swasembada pangan dan investasi tebu etanol,” katanya.
Meski menghadapi berbagai hambatan, Ega menyebut antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Sekitar 80 peserta disebut hadir dalam kegiatan nobar dan diskusi tersebut.
“Bahkan di Instagram DPC GMNI PPU banyak yang meminta agar nobar kembali dilaksanakan. Karena itu kami memutuskan akan terus menggelar nobar di setiap kecamatan dan pelosok Penajam Paser Utara,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, narasumber Abdallah Naem menilai film Pesta Babi memperlihatkan relasi antara kekuasaan dan modal yang berdampak pada masyarakat kecil.
“Dalam Pesta Babi, oligarki dapat dipahami sebagai kekuatan segelintir elite yang memiliki pengaruh besar terhadap politik, ekonomi, dan kebijakan negara. Film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan modal sering berjalan beriringan, sementara rakyat kecil menjadi pihak yang paling terdampak,” ujar Abdallah.
Ia juga menyoroti persoalan mendasar di Papua yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, terutama di sektor pendidikan dan perlindungan lingkungan hidup.
“Kebutuhan yang mendasar di Papua adalah pendidikan,” katanya.
Menurut Abdallah, persoalan yang terjadi di Papua memiliki kesamaan dengan sejumlah daerah lain di Indonesia, yakni ancaman penggusuran, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan atas nama pembangunan.
“Persamaan ruang hidup di Papua dan daerah lain adalah sama-sama menghadapi ancaman penggusuran, eksploitasi sumber daya, dan kerusakan lingkungan atas nama pembangunan. Pemerintah harus segera menghentikan penghancuran lingkungan dan menarik kekuatan militer dari Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan seharusnya tidak mengorbankan keberlangsungan lingkungan maupun ruang hidup masyarakat.
“Pemulihan terhadap lingkungan harus tetap dilakukan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.
Pewarta:Robbi Lalat
