PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengarahkan pengembangan kawasan Nenang atau Nipah-Nipah sebagai pusat pelabuhan baru. Yang ke depan diproyeksikan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pengembangan kawasan tersebut bukan sekadar pemindahan pelabuhan, melainkan bagian dari strategi pengembangan ekonomi pesisir yang dinilai memiliki potensi besar.
“Ini sebenarnya bukan persoalan pemindahan pelabuhan semata. Kita melihatnya dari sisi bisnis dan pengembangan kawasan,” ujar Mudyat, belum lama ini.
Belakangan, mencuat kabar perlunya pelabuhan baru di wilayah Benuo Taka. Berawal dari ungkapan Gubernur Rudy Mas’ud saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Kamis, 30 April 2026.
Menurutnya, rencana itu muncul setelah melihat aktivitas pelayaran di Teluk Balikpapan yang semakin padat akibat lalu lintas kapal industri, mulai dari angkutan batu bara hingga aktivitas refinery dan smelter.
“Kalau pelabuhan tetap dipaksakan di jalur lama, risiko benturan lalu lintas kapal akan tinggi. Karena itu muncul gagasan memanfaatkan kawasan luar yang langsung berhadapan dengan Balikpapan,” katanya.
Ia menjelaskan, kawasan Nenang–Nipah-Nipah dinilai strategis karena berada di muara Teluk Balikpapan dan memiliki potensi menjadi titik singgah kapal tugboat maupun tongkang sebelum melakukan aktivitas logistik.
“Nantinya kapal bisa melakukan aktivitas pengisian logistik, seperti kebutuhan pangan, air, dan keperluan lainnya. Saya melihat ini peluang ekonomi yang sangat besar,” ungkapnya.
Mudyat menyebut hasil perhitungan awal bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan potensi pendapatan dari kawasan pelabuhan tersebut dapat mencapai sekitar 10 juta dolar AS per tahun jika dikelola optimal.
“Kalau seluruh potensi itu berjalan, termasuk sektor pelabuhan, pariwisata, dan industri, saya kira PAD PPU bisa mencapai minimal Rp400 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten akan fokus pada penyediaan lahan dan pembangunan akses jalan menuju kawasan pelabuhan. Sementara pembangunan fasilitas utama diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Belum lagi, pengembangan kawasan pelabuhan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat maupun dana bagi hasil sektor migas dan batu bara.
“Kebutuhan lahannya di darat sebenarnya tidak terlalu besar. Fokus utama kami adalah penyelesaian pembebasan lahan akses jalan,” katanya.
Perwarta: Robbi Lalat
