Penajam Paser Utara – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menilai kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang relatif positif, meski masih terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi target.
Ketua Pansus DPRD PPU, Sujiati, menyampaikan hal tersebut saat memaparkan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna Kamis (30/4/2026).
“Secara umum, capaian kinerja dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 menggambarkan hasil yang cukup menggembirakan. Indikator kinerja utama daerah dapat dicapai dengan dukungan seluruh perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Sejumlah indikator strategis bahkan melampaui target yang ditetapkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 75,85 persen dari target 75 persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,78 persen dari target 6,50 persen.
“Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 70,36 persen, melampaui target 69,80 persen, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai 3,28 dari target 3,” jelasnya.
Di sisi lain, pansus mencatat masih adanya indikator yang belum mencapai target. Indeks kepuasan layanan infrastruktur baru terealisasi sebesar 61,7 persen dari target 67 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga dilaporkan masih berada di bawah target yang ditetapkan.
“Indeks kepuasan layanan infrastruktur baru terealisasi sebesar 61,7 persen dari target 67 persen. Begitu juga dengan PDRB per kapita yang masih berada di bawah target,” katanya.
Meski demikian, perbaikan kondisi sosial tetap terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan angka kemiskinan turun dari 10.780 jiwa pada 2024 menjadi 9.342 jiwa pada 2025.
“Jumlah penduduk miskin turun dari 10.780 jiwa pada tahun 2024 menjadi 9.342 jiwa pada tahun 2025, atau berkurang sekitar 1.440 jiwa,” ungkapnya.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah disebut terus menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya melalui Kartu Penajam Cerdas bagi siswa SD dan SMP, serta bantuan biaya pendidikan.
“Pemerintah daerah menjalankan program Kartu Penajam Cerdas yang diberikan kepada siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP di seluruh wilayah PPU. Selain itu juga ada berbagai bantuan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMP,” jelasnya.
Pansus LKPJ DPRD menegaskan akan tetap memberikan catatan perbaikan, terutama pada indikator yang belum tercapai agar kinerja pembangunan lebih optimal ke depan.
“Ke depan, perlu penanganan yang lebih serius terhadap indikator yang belum tercapai agar target pembangunan dapat terealisasi secara maksimal,” tutupnya.
Pewarta: Robbi Lalat
