Penajam Paser Utara – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) tidak akan dipotong meski daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal. Hal itu disampaikan saat apel gabungan pasca Idulfitri 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026).
Apel yang digelar di halaman Kantor Bupati PPU tersebut diikuti seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, sekaligus menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas pemerintahan setelah libur Idulfitri.
Mudyat menyampaikan bahwa pemerintah daerah hingga saat ini masih berupaya mempertahankan TPP ASN agar tidak mengalami pemotongan, meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan.
“Di tengah keterbatasan fiskal yang kita hadapi, kita patut bersyukur karena hingga saat ini pemerintah daerah masih berkomitmen untuk tidak melakukan pemotongan, khususnya pada tunjangan ASN,” kata Mudyat Noor.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ke depan tantangan fiskal diperkirakan semakin berat, terutama dengan adanya kebijakan baru terkait pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menuntut seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
Mudyat menegaskan, komitmen mempertahankan TPP harus diimbangi dengan peningkatan disiplin, etos kerja, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
“Jadikan hari pertama kerja ini sebagai titik awal untuk kembali bekerja dengan semangat baru. Hindari sikap malas dan tingkatkan etos kerja,” tegasnya.
Ia juga mengajak ASN menjadikan nilai-nilai Ramadan, seperti kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan kepedulian, sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Apel gabungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para asisten, kepala dinas, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal dan saling bersalaman antara Bupati dan jajaran dengan seluruh peserta apel.
Isu TPP menjadi perhatian di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Kebijakan mempertahankan tunjangan dinilai penting untuk menjaga motivasi dan kinerja ASN, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Selain itu, Mudyat menyoroti pentingnya menjaga integritas di tengah sorotan publik, terutama di media sosial. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah saat ini semakin terbuka dan menjadi perhatian masyarakat luas.
ASN diminta bekerja secara profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Mudyat juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Dengan koordinasi yang baik, ia optimistis pelayanan publik dapat terus ditingkatkan meski dalam keterbatasan.
“Mari kita buktikan bahwa meskipun dengan keterbatasan, kita tetap mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
