Penajam Paser Utara – Keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai berdampak pada ruang gerak pembangunan. Meski demikian, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan komitmennya untuk menjaga pembangunan tetap berjalan dengan strategi prioritas dan efisiensi anggaran.
Mudyat mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kapasitas fiskal membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan program pembangunan.
“Memang kondisi fiskal kita saat ini cukup terbatas. Tapi pembangunan harus tetap berjalan,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, dampak paling terasa dari keterbatasan tersebut berada pada sektor pembangunan fisik. Sejumlah rencana infrastruktur harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terganggu.
Menurut Mudyat, langkah efisiensi telah dilakukan secara menyeluruh, terutama pada belanja operasional. Kebijakan ini diambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tekanan fiskal.
“Yang paling terdampak memang pembangunan fisik. Tapi untuk operasional, kita sudah lakukan efisiensi cukup besar,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab PPU juga menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan memperkuat sektor-sektor yang dinilai mampu menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi strategi utama. Tiga sektor yang diprioritaskan yakni pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita harus fokus pada potensi yang ada. Pertanian, perikanan, dan pariwisata jadi prioritas,” ujarnya.
Pada sektor pertanian, Pemkab PPU menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi. Sementara di sektor perikanan, kerja sama dilakukan bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Adapun sektor pariwisata akan difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, salah satunya wilayah Manggung yang mulai ditata pada tahun ini. Langkah ini diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak, sehingga berdampak pada keberlanjutan pembangunan daerah.
Keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang tidak terhindarkan bagi daerah, termasuk PPU yang saat ini berada dalam fase penting pembangunan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kondisi tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur prioritas, melakukan efisiensi, serta memaksimalkan potensi lokal menjadi kunci agar pembangunan tetap berlanjut dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Kalau ekonomi masyarakat bergerak, pembangunan juga bisa ikut berjalan,” katanya.
Pewarta: Robbi Lalat
