BERAU – Penerapan kebijakan pembangunan yang inklusif dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Pasalnya, sejumlah program pembangunan dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan kelompok perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, yang menilai pentingnya penerapan perspektif gender dalam setiap perencanaan program pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak program pembangunan yang disusun secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari kelompok masyarakat tertentu.
“Program pembangunan tidak bisa disusun secara umum saja. Harus ada perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan agar kebijakan yang dibuat benar-benar adil,” ujarnya.
Grace menegaskan bahwa konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) seharusnya tidak hanya menjadi jargon dalam dokumen kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan di tingkat OPD.
“Setiap OPD harus menjadikan PUG sebagai bagian penting dalam penyusunan rencana kerja tahunan,” katanya.
Dengan begitu, kata dia, program yang dirancang dapat lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam.
“Saya berharap seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah bisa memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan prinsip pengarusutamaan gender dalam setiap program pembangunan yang dijalankan,” pungkasnya.(adv)
Penulis: (Srn)
