Penajam Paser Utara – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal di tengah peluang besar hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai usia 24 tahun merupakan fase penting bagi sebuah daerah untuk menata kembali strategi pembangunan, termasuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.
“Usia 24 tahun ini harus menjadi momentum refleksi. PPU sedang berada pada fase yang baik dengan hadirnya IKN, dan peluang ini harus benar-benar dimaksimalkan,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Bijak menyoroti masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, struktur fiskal Kabupaten PPU selama ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menyebut kontribusi PAD dalam beberapa periode sebelumnya hanya berada di kisaran 9 hingga 10 persen dari total APBD.
“Kondisi ini tentu membuat ruang fiskal kita sangat terbatas. Dalam dua tahun terakhir, efisiensi anggaran semakin mempersempit ruang gerak daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kehadiran IKN di Provinsi Kalimantan Timur dinilai sebagai peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah penyangga.
Ia menilai potensi peningkatan PAD dapat digali melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, hingga kerja sama ekonomi lintas sektor.
“Momentum IKN ini harus bisa dimanfaatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun kerja sama investasi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, Bijak juga menyoroti iklim investasi di Kabupaten PPU yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurutnya, keraguan investor sering muncul akibat faktor tata kelola, kepastian regulasi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
“Investor harus merasa aman dan yakin untuk masuk. Momentum IKN harus diikuti dengan perbaikan iklim investasi yang nyata,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembangunan ekonomi daerah, menurutnya, tidak hanya bertumpu pada investasi besar, tetapi juga pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, pembekalan keterampilan, serta dukungan permodalan agar mampu bersaing dan berkembang.
“Ekonomi akar rumput harus bergerak. Pemerintah perlu meng-upgrade UMKM agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru,” katanya.
Tiga Agenda Prioritas
Dalam refleksi HUT PPU ke-24, DPRD menilai terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah, yakni:
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif
- Memperkuat sektor UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat Ketiga hal tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar PPU mampu bertransformasi menjadi daerah penyangga IKN yang mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan dalam pembangunan.
Pewarta: Deddy Pz
Penyunting: Robbi Lalat
