Bontang – PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) Daerah Operasi Bagian Utara (DOBU) menggelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Hulu Migas Tahun 2026 di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan produksi migas dalam mendukung ketersediaan serta ketahanan energi nasional.
Kampanye tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan operasi hulu migas, mulai dari perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, otoritas pelabuhan, unsur maritim, hingga perwakilan kelompok nelayan dan masyarakat pesisir di wilayah Bontang.
Head of Communication, Relations & CID Zona 10 PHKT, Elis Fauziyah, mengatakan kampanye ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan area Daerah Terbatas Terlarang (DTT) di sekitar fasilitas operasi hulu migas.
“Area tersebut merupakan bagian dari Objek Vital Nasional yang memiliki standar pengamanan khusus,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai batas wilayah operasi serta risiko yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap area DTT.
Menurut Elis, para nelayan juga diimbau menjaga jarak aman dari fasilitas operasi seperti pipa minyak atau gas ketika melintasi area tersebut.
“Kami menjelaskan pentingnya menjaga jarak aman dari fasilitas operasi seperti pipa minyak atau gas ketika nelayan melintasi area DTT sehingga dapat menjaga keselamatan dirinya, fasilitas operasi hulu migas, dan lingkungan,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan operasi yang aman dan kondusif. Kondisi tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan operasi hulu migas sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, M. Ali Aripe, menilai sosialisasi yang dilakukan PHKT sangat diperlukan, khususnya untuk menjaga keselamatan masyarakat yang juga memanfaatkan wilayah pesisir.
“Pemerintah daerah, provinsi, dan PHKT perlu mensosialisasikan kegiatan ini agar berjalan aman dan lancar, sekaligus mewujudkan ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan objek vital nasional sekaligus membangun komunikasi yang transparan dan konstruktif.
PHKT meyakini bahwa keselamatan dan keamanan operasi hulu migas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai informasi, PHKT berada di bawah Subholding Upstream Regional 3 yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Dalam menjalankan operasinya, perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta bekerja sama dengan SKK Migas dalam pengelolaan bisnis hulu migas.
Melalui berbagai inovasi dan penerapan teknologi, PHKT bersama anak perusahaan dan afiliasi PHI terus berupaya menghasilkan energi yang selamat, efisien, andal, patuh, serta ramah lingkungan guna mendukung program #EnergiKalimantanUntukIndonesia.
Penyunting: Robbi Lalat
