SAMARINDA — Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN) Jatinangor bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke BPSDM Kalimantan Timur, Senin (24/2/2026). Pertemuan ini menandai langkah lanjutan kolaborasi dalam memperkuat arah kebijakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltim.
Rombongan BBPK-APDN II dipimpin langsung Kepala Balai, Indra Maulana Syamsul Arief, didampingi dua Widyaiswara Ahli Madya, Dyah Miranti Maharani dan Santi Rosintawati, serta tiga pejabat fungsional lainnya. Turut hadir Kepala Bagian Perencanaan BPSDM Kemendagri, Faisal Sadik. Sementara Kepala BBPK-APDN Makassar, Sugiarto, mengikuti pertemuan secara daring bersama jajaran stafnya.
Indra Maulana menyampaikan apresiasi atas sambutan Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi. Ia menegaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus pada penguatan substansi dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis kapasitas dan karakteristik daerah.
“Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan sebelumnya dengan fokus pada penguatan substansi dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kapasitas dan karakteristik daerah,” jelas Indra.
Ia berharap dalam waktu dekat dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyusun dokumen strategis yang menjadi rujukan pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan.
Menurut Nina, melalui konsolidasi intensif dan kolaboratif ini, dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025–2030 diharapkan benar-benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.
Pertemuan turut dihadiri Sekretaris BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Apriyana, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Roslindawaty, Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Siti Djaitun, serta Analis Pengembangan Kompetensi Tajuddin Noor dan Dwi Lestari. Koordinator Widyaiswara BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, juga hadir mewakili jajaran widyaiswara.
Dalam sesi diskusi, Jauhar menyinggung kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya Transfer ke Kas Daerah (TKD) dari pusat hingga hampir 70 persen. Kondisi ini berdampak pada anggaran BPSDM Kaltim yang belum memenuhi mandatori spending minimal 0,34 persen dari APBD.
Menanggapi hal tersebut, Indra Maulana menyebut situasi serupa juga dialami BPSDM DKI Jakarta yang pada 2026 hanya memperoleh alokasi 0,19 persen dari APBD. Namun Jauhar menanggapi dengan nada ringan bahwa meski persentasenya kecil, nilai nominal APBD DKI tetap besar.
Sebagai tindak lanjut, Dyah Miranti menyampaikan bahwa pada 8 Maret 2026 akan digelar pertemuan teknis secara daring melibatkan BPSDM Kaltim dan BKPSDM kabupaten/kota se-Kaltim guna mematangkan substansi dokumen.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat arah pengembangan kompetensi ASN di Kaltim, meski di tengah tantangan fiskal, demi memastikan aparatur tetap siap menjawab kebutuhan pembangunan daerah. (MK)
Editor: Agus S
