PPU – Revitalisasi Pelabuhan Penajam dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya peran Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, rencana pembenahan pelabuhan yang digadang menjadi pintu gerbang laut daerah itu masih terkendala persoalan lahan dan keterbatasan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD PPU, Rusbani, menegaskan pengembangan kawasan pelabuhan membutuhkan dukungan pembiayaan lintas level pemerintahan, mengingat kebutuhan lahan yang cukup besar.
“Idealnya pembiayaan bisa dilakukan secara sharing antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, akan berat jika semuanya ditanggung sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan fondasi dasar sejak dini, terutama terkait ketersediaan lahan dan kelengkapan perizinan. Langkah itu penting agar ketika dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat tersedia, proyek revitalisasi dapat langsung dijalankan tanpa terhambat persoalan administratif.
Rusbani juga menyoroti perkembangan kewenangan pengelolaan pelabuhan yang kini telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen). Pelimpahan tersebut dinilai membuka peluang pendanaan dari tingkat provinsi, meski tetap bergantung pada prioritas kebijakan anggaran daerah.
“Sekarang tinggal bagaimana komunikasi dan komitmen dari pemerintah provinsi. Kita berharap revitalisasi pelabuhan ini masuk prioritas, karena fungsinya sangat strategis, baik untuk mobilitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi, termasuk ekspor,” kata Rusbani.
Ia menambahkan, pelabuhan yang representatif akan memperkuat posisi PPU sebagai gerbang laut penyangga IKN, sekaligus menunjang kelancaran arus barang dan penumpang.
“Dengan peran strategis tersebut, revitalisasi Pelabuhan Penajam dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pewarta: Robbi Lalat
