Oleh: Akhmad Ali Ilhamdani
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat dan memicu berbagai tanggapan. Ada yang menilai langkah ini dapat menekan biaya politik, ada pula yang khawatir ruang partisipasi masyarakat akan semakin menyempit. Perdebatan ini menjadi semakin relevan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), daerah yang kini memegang peran penting sebagai GERBANG Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bagi PPU, demokrasi bukan sekadar urusan politik lima tahunan. Siapa yang memimpin daerah ini akan sangat menentukan arah pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan masa depan ekonomi masyarakat lokal. Di tengah derasnya arus pembangunan IKN, kualitas kepemimpinan daerah akan berpengaruh langsung pada apakah masyarakat PPU menjadi pelaku utama pembangunan atau justru sekadar penonton.
Jika ditarik ke akar persoalan, masalah utama pilkada sejatinya bukan terletak pada mekanisme pemilihannya—langsung atau melalui DPRD—melainkan pada masih longgarnya ruang transaksi politik. Selama politik uang, biaya kampanye yang tidak transparan, dan kompromi kepentingan dibiarkan, perubahan sistem apa pun tidak akan membawa perbaikan yang berarti. Yang berubah sering kali hanya caranya, bukan praktiknya.
Sebagai masyarakat PPU, harapan kami sebenarnya sederhana. Kami ingin pemimpin daerah yang lahir dari proses yang jujur dan bersih, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk mengembalikan utang politik. Demokrasi yang sehat akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, terutama di daerah strategis seperti PPU.
Dari sudut pandang pemuda, momentum pembangunan IKN seharusnya membuka ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru yang lebih segar, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa biaya politik yang tinggi masih menjadi tembok besar bagi generasi muda yang memiliki gagasan dan integritas, tetapi terbatas secara modal. Jika kondisi ini tidak dibenahi, generasi muda berisiko kehilangan ruang di tanahnya sendiri.
Bagi pengusaha lokal dan wirausaha muda, persoalan ini juga tidak kalah penting. Dunia usaha membutuhkan kepastian aturan, keadilan kebijakan, dan kepemimpinan daerah yang independen. Ketika proses politik bersifat transaksional, kebijakan ekonomi pun rentan dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Akibatnya, pelaku usaha lokal sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan.
Karena itu, pembenahan demokrasi daerah—terutama di PPU sebagai GERBANG NUSANTARA—perlu difokuskan pada upaya mempersempit dan menutup ruang transaksi politik. Transparansi pendanaan kampanye perlu diperkuat, pengawasan publik harus diperluas sejak awal tahapan pemilihan, dan aturan harus ditegakkan secara konsisten. Peran masyarakat sipil, media lokal, serta organisasi pemuda dan pengusaha menjadi bagian penting dalam menjaga proses politik tetap terbuka dan akuntabel.
Catatan dan Harapan
Sebagai daerah strategis penyangga IKN, Penajam Paser Utara membutuhkan demokrasi yang bersih dan berintegritas. Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menempatkan pengetatan ruang transaksi politik sebagai agenda utama dalam pembenahan pilkada ke depan.
Transparansi pendanaan politik, pengawasan publik yang inklusif, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan proses politik yang sehat, PPU dapat berkembang tidak hanya sebagai wilayah penyangga, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memberi ruang adil bagi masyarakat lokal.
Bagi saya pribadi, demokrasi yang kuat dan berintegritas adalah fondasi bagi iklim usaha yang sehat, pembangunan yang berkelanjutan, dan masa depan daerah yang inklusif. Hanya dengan demokrasi yang bersih, pembangunan besar bernama Ibu Kota Nusantara dapat benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadikan Penajam Paser Utara sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri.
“Pada akhirnya, yang kita jaga bukan sekadar sistem politik, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap masa depan daerahnya.” (*)
