PENAJAM PASER UTARA — PPU mengakui IKN menjadi magnet, terutama karena tunjangan dan fasilitas. Plt Kepala BKPSDM PPU Nurwati mengatakan gaji pokok sama, tetapi yang membedakan adalah tukin dan fasilitas.
“Kalau bicara gaji pokok sama, tapi yang menjadi pembeda itu mungkin tunjangan dan fasilitas,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Namun ia menegaskan perpindahan ASN tidak bisa serta-merta. Proses harus melalui mekanisme mutasi dan persetujuan kepala daerah karena menyangkut kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
Data resmi BKPSDM PPU menyebut, selama periode 2023–2024 terdapat 20 ASN PPU yang pindah ke OIKN: 1 pejabat eselon II, 4 pejabat eselon IV, dan 15 staf. Nurwati menegaskan perpindahan itu tidak mengganggu kinerja karena sudah dilakukan penyesuaian dan pengisian jabatan.
Risiko terbesar, menurutnya, bukan pada jumlah, tetapi kompetensi ASN yang pindah. Yang berkompetensi tinggi lebih dilirik, sementara PPU masih kekurangan ASN dan ada jabatan strategis kosong, termasuk posisi kepala dinas. Ia mencontohkan, jika eselon II/III pindah 10 orang saja, dampaknya besar dan harus segera diisi lewat seleksi terbuka atau mekanisme lain.
Keterbatasan daerah juga dipengaruhi fiskal. Sekretaris BKPSDM PPU Iwan Darmawan menyebut belanja pegawai PPU sudah sekitar 28 persen dari APBD, sementara batas maksimal 30 persen. Selain itu, formasi ASN yang disetujui pusat tidak selalu diikuti tambahan anggaran.
Soal perbedaan kesejahteraan, Iwan menegaskan gaji pokok nasional sama, yang berbeda hanya tunjangan kinerja sesuai kebijakan instansi masing-masing. PPU juga menegaskan pendidikan dan kesehatan tetap prioritas karena kekurangan guru dan tenaga kesehatan masih signifikan.
WABUP PPU: ADA RISIKO, TAPI PELUANG PUTRA DAERAH
Masih di PPU, Wakil Bupati Abdul Waris Muin mengakui dampak perpindahan ASN belum terasa signifikan, tetapi ke depan perlu diantisipasi.
“Sekarang ini memang belum kelihatan dampaknya, tapi ke depan kita khawatir kalau banyak ASN PPU yang pindah ke sana, daerah bisa kelabakan,” ujar Waris, Senin (5/1/2026).
Ia menekankan PPU sedang kekurangan ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan karena banyak pensiun. Rekrutmen dan pengisian formasi bergantung kebijakan pusat dan kemampuan anggaran, sementara pembiayaan gaji/tunjangan bersumber dari DBH sehingga setiap perubahan formasi berdampak ke anggaran daerah.
Waris juga melihat peluang bagi putra daerah, tetapi dampaknya harus dihitung agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia turut menyinggung PPU sebagai “gerbang IKN” yang menurutnya belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan karena pembangunan masih terfokus di kawasan inti, sementara wilayah kabupaten—termasuk tiga kecamatan di PPU—belum tersentuh signifikan. Pemkab PPU mendorong pembangunan strategis seperti bendungan, jembatan penghubung, serta penguatan akses ekonomi dan layanan dasar agar PPU benar-benar menjadi gerbang Nusantara, bukan sekadar nama. (tim)
