NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan Kawasan Nusantara sebagai wilayah bebas malaria, seiring meningkatnya potensi migrasi dan mobilitas penduduk pada tahap lanjutan pembangunan ibu kota negara. Target tersebut menjadi salah satu proyek prioritas nasional di bidang kesehatan lingkungan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Otorita IKN menggelar focus group discussion (FGD) yang melibatkan 108 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, dan instansi kesehatan. Kegiatan berlangsung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (17/12/2025).
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum kolaboratif dalam merumuskan kebijakan strategis yang selaras dengan visi IKN sebagai kawasan bebas malaria.
“Upaya ini kami sukseskan melalui kolaborasi antara Otorita IKN, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi tersebut diperkuat dengan dukungan kebijakan dan strategi yang disusun oleh Universitas Diponegoro, sehingga menghasilkan kajian malaria yang menjadi dasar analisis lanjutan dalam perumusan kebijakan strategis,” ujarnya.
Lanjut dia, kesiapan pembangunan IKN sebagai kawasan bebas malaria sejalan dengan target tahap II pembangunan Kawasan Nusantara, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk.
“Kemudian, nanti pada saat banyak pekerja yang datang ke IKN mencapai 20 ribuan pekerja, pada pembangunan kawasan Yudikatif dan Legislatif, dapat kami pastikan, tidak ada penularan malaria sampai nanti IKN meniadi Ibu Kota,” ujarnya.
Salah satu narasumber FGD, Prof. Mursyid, yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, menyebut semua mengetahui IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua, yang terbuka bagi masyarakat nasional maupun internasional.
“Oleh karena itu, upaya bersama perlu dilakukan untuk mewujudkan kota yang ekologis dan humanis, serta bebas dari malaria, termasuk dalam menghadapi potensi migrasi penduduk ke depan,” ujarnya.
Melalui forum ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kesehatan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan sejak tahap awal pembangunan. Upaya pengendalian malaria menjadi bagian integral dan penting.
Sekadar diketahui pada tingkat Provinsi, Kalimantan Timur (Kaltim) juga pasang target eliminasi malaria pada 2027 mendatang. Kecamatan Sepaku yang juga salah satu wilayah delineasi IKN yang beririsan langsung, termasuk daerah endemis malaria.
Tercatat ada 25 kasus malaria di Kecamatan Sepaku sepanjang tahun 2024. Namun kini, hingga Agustus 2025, angka keseluruhan di induk Kecamatan Sepaku, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, menurun jadi 117 kasus, yang sebelumnya 568 kasus pada 2024.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor : Nicha R
