Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan seluruh tahapan Konsolidasi Tanah rampung pada 2025. Upaya percepatan ini dilakukan untuk memperkuat penataan ruang, mengurangi kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
“Tahapan Konsolidasi Tanah tahun 2025 menunjukkan progres signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semua sudah selesai. Ini kita lagi berjuang finalisasi dokumen yang siap masuk tahap sertipikasi (B12), insyaallah juga bisa 100% selesai,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, dalam pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Pada 2025, Ditjen PTPP melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan total 2.833 bidang. Realisasi pembangunan fisik program ini telah mencapai 81 persen.
Embun Sari menegaskan seluruh paket prioritas Konsolidasi Tanah akan diselesaikan melalui kolaborasi antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah. Program ini tidak hanya membenahi struktur ruang, tetapi juga mengintegrasikan penataan lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.
Percepatan pelaksanaan Konsolidasi Tanah turut didukung penguatan basis data dan monitoring berbasis dashboard. Dengan sistem tersebut, perkembangan di setiap lokasi dapat dipantau secara real time. Embun Sari menekankan pentingnya pelaporan digital yang disiplin untuk mempercepat koordinasi dan mengatasi hambatan di lapangan.
Dalam forum Rakernas yang dihadiri 471 peserta dari seluruh Indonesia, Embun Sari juga memaparkan perkembangan serapan anggaran Ditjen PTPP. “Realisasi anggaran di pusat saat ini sudah 93,96 persen, sementara untuk di daerah sudah 88 persen,” ujarnya.
Rakernas Kementerian ATR/BPN berlangsung selama tiga hari, 8–10 Desember 2025, dengan agenda peningkatan kualitas layanan pertanahan. Peserta kegiatan terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta para Kepala Kantor Pertanahan.
Sesi pengarahan umum Rakernas 2025 dimoderatori Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Narasumber lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustyarsyah.
Penulis: (JM/PMHAL)
Penyunting: Robbi Lalat
