PPU – Aparatur desa berperan penting tidak hanya sebagai ujung tombak pelayanan publik, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani potensi konflik di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa se-Kecamatan Sepaku di Ballroom Hotel Aston Samarinda, Senin (8/12/2025) malam.
Mudyat mengatakan, dinamika pembangunan wilayah, khususnya di Kecamatan Sepaku yang hampir 90 persen masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), membawa tantangan sosial yang semakin kompleks. Karena itu, aparatur desa diminta memperkuat sensitivitas dan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi gesekan di masyarakat.
“Selaku pelaksana pemerintah, seluruhnya wajib hadir bagi masyarakat. Camat, lurah, hingga kepala desa adalah ujung tombak di wilayahnya. Penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendeteksi dini beragam persoalan yang hadir di masyarakat,” ujar Mudyat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga memunculkan konflik dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan batas wilayah, pertanahan, sosial budaya, pembangunan, keamanan, hingga konflik keluarga.
“Selain menjalankan tugas pemerintahan, kita perlu kepekaan menghadapi persoalan sosial agar stabilitas daerah tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegasnya.
Bupati juga meminta aparatur desa memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dalam setiap proses mediasi dan penyelesaian konflik. Mereka diminta memahami akar persoalan sosial secara mendalam serta mengambil keputusan secara netral dan berkeadilan.
“Sebagai aparatur desa harus mampu bersikap netral, tetapi tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pahami menyelesaikan konflik berbasis regulasi dan pendekatan sosial budaya. Kompetensi ini wajib dipahami dan dimiliki selaku aparatur pemerintah desa,” kata Mudyat.
Di hadapan peserta Bimtek, Mudyat kembali menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan IKN sebagai tonggak kemajuan wilayah, namun dengan satu prinsip utama.
“Kalau bicara IKN, saya mendukung 1000 persen, tapi dengan satu syarat, tidak mengorbankan masyarakat sekitar dan mari jadikan perubahan ini bagian dari harapan yang baik bagi seluruh masyarakat sekitar,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi wilayah yang harmonis. Karena itu, kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dalam menjaga stabilitas sosial dan menangani konflik harus terus diperkuat.
Mudyat mengingatkan kembali peran aparatur desa sebagai pengayom masyarakat. Kepala desa beserta perangkatnya diminta menjadi figur penyejuk, komunikator yang baik, sekaligus jembatan penyelesaian persoalan sosial.
“Aparatur desa kiranya dapat menjadi figur penyejuk, komunikator yang baik, dan pengayom bagi seluruh masyarakat. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
