JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (08/12/2025). Di hadapan ratusan peserta dari pusat hingga daerah, ia menegaskan bahwa forum ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan strategis bagi peningkatan pelayanan publik.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujarnya.
Membawa tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN,” Nusron menekankan tiga agenda utama yang wajib diselesaikan tanpa kompromi, yaitu penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyelesaian pemutakhiran data.
Ia meminta seluruh jajaran menelusuri secara rinci sumber tunggakan layanan.
“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan dan tuntaskan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historisnya atau dokumen yuridisnya atau di Peta Bidang Tanah (PBT)-nya kita belum tahu. Karena itu, mohon dicek satu per satu,” imbaunya.
Terkait pemutakhiran data, Menteri Nusron menginstruksikan jajarannya memaksimalkan waktu libur akhir tahun.
“Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu di Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk, supaya melakukan pelayanan. Siapa tahu pada masa-masa itu keluarga lagi kumpul dan ada momentum untuk melakukan pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ngukur ulang,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.
“RDTR ini menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” ujarnya.
Rakernas yang digelar pada 8–10 Desember 2025 ini diikuti 471 peserta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, hadir sebagai pembicara kunci pada sesi pembukaan.
Sebagai rangkaian kegiatan, Nusron menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur serta 23 Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diberikan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; serta Asisten Deputi KemenPANRB, Kamaruddin.
Penulis: ((LS/PMHAL)
Penyunting: Robbi Lalat
