Kebut Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Tahun, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Masuk di Akhir Pekan

JAKARTA – Menghadapi lonjakan layanan di penghujung tahun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengambil langkah luar biasa untuk menuntaskan tumpukan berkas pelayanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran agar kantor pertanahan tetap membuka layanan hingga akhir pekan dan hari libur Natal selama Desember 2025.

Kebijakan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (1/12/2025), yang secara khusus membahas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk selama bulan ini, termasuk Natal, buka pelayanan. Kedua, kita berlakukan sistem first in, first out, jadi dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu,” tegas Menteri Nusron.

Menurutnya, pembukaan layanan hingga akhir pekan dan masa libur dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan di penghujung tahun.

“Siapa tahu saat orang berkumpul dengan keluarga, ada yang membutuhkan layanan pertanahan. Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga:   20 Ribu Pekerja Disiapkan Garap Kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN

Penerapan sistem first in, first out dimaksudkan agar tidak terjadi pengutamaan dokumen baru di atas berkas lama. Sistem ini juga dinilai mampu mendorong layanan yang lebih transparan dan adil sesuai urutan waktu masuk dokumen.

“Kita lihat nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” tambah Nusron.

Kepada Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal yang hadir langsung dalam Rapim, Nusron menginstruksikan agar dilakukan evaluasi berkala selama kebijakan khusus ini diterapkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan apakah kebijakan perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan kebijakan tersebut, Nusron berharap kualitas layanan pertanahan semakin cepat, pasti, dan transparan. Ia menegaskan jajaran ATR/BPN siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan, demi memastikan seluruh hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara optimal menjelang akhir tahun.

Rapat pimpinan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara secara daring diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:   Kunjungan UNDSS ke IKN Buka Peluang Kolaborasi Internasional

Penulis: (MW/FA)
Penyunting: Robbi Lalat

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.