PPU – Usulan strategis pembangunan sektor perikanan dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diajukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui audiensi resmi di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bupati Mudyat Noor memaparkan bahwa PPU memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi tersebut telah diakui secara nasional dengan penetapan PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 35 Tahun 2013.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer mulai dari Kelurahan Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api hingga Desa Babulu Laut,” tuturnya.
Namun demikian, ia menilai besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan, baik dari sisi pendapatan, fasilitas pendukung, maupun akses pemasaran hasil tangkapan.
Melalui forum audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten PPU secara resmi mengusulkan sejumlah program prioritas kepada KKP. Di antaranya pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api yang meliputi pembangunan dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan lokasi strategis, yakni Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut.
Selain itu, Bupati PPU juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang guna meningkatkan keselamatan kegiatan bongkar muat kapal serta menunjang aktivitas nelayan.
Mudyat menegaskan, seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membuka akses pasar, memperkuat tata niaga hasil laut, serta mempercepat pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir.
Audiensi dipimpin langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif. Audiensi ini turut dihadiri Anggota DPRD PPU, Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang, Ade Embongbulan.
Ia menyambut baik gagasan pengembangan KNMP dan peningkatan infrastruktur perikanan di Kabupaten PPU. Menurutnya, program KNMP merupakan salah satu prioritas nasional dan PPU memiliki peluang besar masuk dalam program percepatan.
“Sampai tahun 2025 ini, dari total target 100 titik pembangunan KNMP, baru 65 titik yang telah disetujui. Pada tahun 2026, target pembangunan meningkat hingga 1.000 titik,” jelas Lotharia.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan breakwater dan fasilitas pendukung lainnya dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan teknis serta sesuai dengan kebutuhan nelayan lokal.
“Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” tutupnya.
Penyunting: Robbi Lalat
