PPU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Waru digelar, Selasa (7/2/2023). Berbagai isu terkait penguatan dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat dalam pertemuan,
Bupati PPU Hamdam Pongrewa bersama seluruh OPD sampai Musyawarah Pimpinan Kecamatan hadir. Selain itu juga dihadiri lurah dan kepala desa se-Waru, para perwakilan perusahaan hingga para ketua RT serta Pelajar, SMP, SMA/SMK.
Membuka kegiatan Camat Waru Firman Usman menyampaikan dalam agenda itu menitikberatkan pada prioritas pembahasan pembangunan wilayah. Mulai dari berbagai pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur yang ada di kawasan Waru pada 2023 ini.
“Saat ini agenda yang diprioritaskan mencapai 106 kegiatan, dan semuanya terkait pembangunan fisik, dengan nilai hampir 258 miliar lebih. Dari semua prioritas yang direncanakan kami tetap mendorong sarana fisik terutama sarana dan prasarana pertanian,” ungkapnya.
Hal lain yang juga menjadi prioritas pembahasan ialah persiapan dalam menghadapi pemindahan IKN. Ia memastikan wilayah dan masyarakatnya menjadi salah satu yang telah siap menghadapi kemajuan.
” Musrenbang kali ini tetap menitikberatkan dengan adanya IKN. Karena jangan sampai hanya menjadi penonton, Kami tetap berharap ada pelatihan dengan sertifikat guna mempersiapkan SDM yang terampil,” terang Firman.
Hamdam dalam arahannya menyampaikan” musrenbang ini sangat penting dan strategis untuk menentukan arah dan kebijakan kedepan dalam pembangunan, baik bagi kecamatan Waru dan kabupaten”.
Sementara itu, Bupati PPU Hamdam Pongrewa menjelaskan semua rencana pembangunan yang ada saat ini merupakan hasil usulan masyarakat. Tentu ia berharap hal ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Semua merupakan prioritas yang harus diupayakan. Namun ini juga harus menyesuaikan sumber pendanaan, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Karena kebutuhan jelas prioritas,” katanya.
Selain itu, orang nomor satu di Pemkab PPU ini menyadari bahwa daya saing masyarakat dan daerah menjadi salah satu yang perlu disiapkan. Pasalnya, hal itu menjadi modal dalam menghadapi persaingan, dengan banyaknya pendatang yang masuk.
Oleh karena itu, Hamdam memastikan akan memprioritaskan masukan terkait peningkatan SDM. Sebab hal itu juga termasuk dalam tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan.
“Ke depan, dalam menyusun perencanaan pastikan apa yang kita bangun benar-benar bermanfaat. Sehingga apa yang dibangun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (SBK)
