PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor meminta semua pihak kooperatif dalam tiap proses penegakkan hukum. Terlebih dalam pengungkapan kasus rasuah yang ada di Benuo Taka. Diketahui belakangan berbagai pihak dipanggil KPK dalam dugaan kasus penyertaan modal Pemkab PPU di sejumlah BUMD.
Salah satu yang tengah disidik ialah adanya penyalahgunaan dana sebesar Rp 12,5 miliar yang mestinya digunakan Perumda Benuo Taka untuk membangun Rice Miling Unit (RMU). “Demi mendapat kepastian hukum, tentu kami mendukung KPK untuk itu,” katanya, Minggu, (5/2/2023).
Tak hanya yang terlibat secara langsung di perusahaan, beberapa anggota DPRD PPU juga turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Khususnya mereka yang terlibat dalam proses pengesahan rancangan peraturan daerah (perda) terkait penyertaan modal.
Mereka adalah yang terhimpun dalam Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk 2020 lalu. Mulai dari ketua hingga anggotanya, di antaranya Sariman, Sujiati, Syarifuddin HR, Muhammad Taufiq, Muhammad Arief Albar dan Hasri Sahri pernah dipanggil. “Yang kemarin-kemarin sudah ada kan, bukan cuma hari ini dan sudah ada tersangka tinggal memeriksa para saksi-saksi,” ungkapnya.
Syahrudin menegaskan dirinya mendukung penuh langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum. Bahkan apabila memang ada yang ditemukan terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut. “Anggota DPRD yang diperiksa juga harus kooperatif, atau memberikan kesaksian yang sesuai,” sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa agenda pemeriksaan dari KPK itu tidak disampaikan melalui lembaga legislatif. KPK menyampaikan hal tersebut langsung kepada masing-masing yang terlibat. “Kami tidak dikonfirmasi, karena itu juga ada unsur pidana. Saya kira itu langsung ke personal masing-masing, tapi kami tetap monitor siapa-siapa saja yang dipanggil,” pungkasnya. (SBK)
