JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendorong kemajuan pedesaan dan mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria mendapat pengakuan publik. Melalui inovasi Program Kampung Reforma Agraria, kementerian tersebut berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity.
Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam acara yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menerima langsung penghargaan tersebut dan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Ossy.
Program Kampung Reforma Agraria dinilai sebagai model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat desa. Melalui program ini, ATR/BPN tidak hanya melakukan redistribusi dan sertipikasi tanah, tetapi juga memastikan pemanfaatan lahan secara produktif agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta memastikan lahan-lahannya produktif,” jelasnya.
Selain fokus pada pemerataan ekonomi di desa, Kementerian ATR/BPN juga tengah mempercepat transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan meminimalisasi potensi sengketa maupun konflik agraria.
“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Ossy.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat sangat penting dalam memperkuat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penulis: (MW/YZ)
Penyunting: Robbi Lalat
