SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berjalan, namun masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai, evaluasi perlu segera dilakukan agar tujuan utama program, yakni peningkatan gizi pelajar, bisa tercapai maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pelaksanaan MBG tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga. Ia menilai, program akan lebih efektif bila dikelola langsung oleh sekolah melalui tim internal.
“Sekolah lebih tahu kebutuhan dan selera siswanya. Kalau dikelola sendiri, menunya bisa lebih bervariasi dan sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Selain itu, Agusriansyah menilai pengelolaan mandiri juga akan membuat penggunaan dana lebih transparan dan akuntabel, karena sekolah dapat menyusun langsung Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas pelaksanaan program.
Ia mengungkap, ada laporan dari lapangan bahwa kualitas makanan MBG justru menurun dibanding ketika sekolah masih menyiapkan menu secara mandiri.
“Sebelum ada MBG, makanan yang disediakan sekolah justru lebih representatif,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan pola baru yang memberi ruang bagi sekolah terlibat langsung dalam pengelolaan program.
“MBG ini program yang baik untuk peningkatan gizi anak, tapi perlu pendekatan yang lebih efektif, cepat, dan sesuai kebutuhan di setiap sekolah,” pungkas legislator asal PKS itu. (adv/dprdkaltim)
Pewarta: K. Irul Umam
