PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya memperluas cakupan layanan air bersih dengan mempelajari inovasi Program Sambungan Rumah (SR) Gratis yang telah sukses dijalankan di Kota Makassar.
Melalui rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Abdul Waris Muin, kunjungan studi tiru dilakukan ke Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar pada Senin (25/8/2025) untuk melihat langsung implementasi program yang digagas bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
Rombongan Pemkab PPU terdiri dari Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT) PPU, Abdul Rasyid, tenaga ahli, serta jajaran terkait. Mereka disambut langsung oleh Plt Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, bersama jajaran struktural di Aula Tirta Dharma, Kantor PDAM Makassar, Jl. Dr. Ratulangi No. 3 Makassar.
Dalam paparannya, Hamzah Ahmad menjelaskan bahwa program SR gratis merupakan inisiatif Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan membayar biaya sambungan baru.
Sejak diluncurkan pada Juni 2025, program ini telah merealisasikan lebih dari 1.300 sambungan gratis di enam wilayah pelayanan, dengan target 2.000 sambungan tahun ini di kawasan padat penduduk wilayah utara dan timur.
“Dalam program ini, seluruh karyawan PDAM hingga pejabat struktural diwajibkan turun langsung melakukan pemasangan. Bahkan saya sendiri ikut bertanggung jawab di lapangan. Gotong royong ini membuat biaya bisa ditekan sekaligus mempercepat layanan,” jelas Hamzah.
Ia mengakui masih ada tantangan besar yang dihadapi, khususnya keterbatasan pasokan air baku.
“Kebutuhan air bersih di Kota Makassar mencapai 5.500 liter per detik, sementara yang bisa kami kelola baru 3.600 liter per detik. Untuk penambahan air baku, kami harus menunggu keputusan pusat. Bahkan, untuk izin koneksi jaringan pipa induk saja, kami pernah menunggu hingga lima tahun. Alhamdulillah, saat ini jaringan pipa di wilayah timur kota sudah bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi PDAM Makassar yang dianggap relevan dengan kondisi PPU.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Namun cakupan layanan di PPU baru sekitar 30 persen, sementara biaya pemasangan masih menjadi kendala bagi banyak warga. Karena itu kami datang untuk belajar, agar bisa menghadirkan program serupa di daerah kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU semakin menambah urgensi pembangunan infrastruktur air bersih.
“Dengan adanya IKN, tantangan semakin besar: keterbatasan jaringan, kapasitas instalasi, hingga ancaman kekeringan saat musim kemarau. Kami ingin memastikan masyarakat PPU tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid, menilai PDAM Makassar layak menjadi rujukan karena mampu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan efisiensi manajemen.
Program SR Gratis PDAM Makassar menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah UMK, dengan kriteria rumah berada di area jaringan pipa PDAM dan menggunakan listrik 450–900 watt. Penerima manfaat dipilih melalui survei lapangan, dengan batas maksimal pemasangan pipa 20 meter dari jalur distribusi utama.
Masyarakat penerima tetap membayar biaya pemakaian bulanan, namun dibebaskan dari biaya pemasangan awal yang mencapai Rp2,2 juta. Dengan kebijakan ini, cakupan layanan diharapkan semakin meluas, sementara pendapatan perusahaan daerah juga ikut meningkat.
“Kami ingin meniru sekaligus memodifikasi agar sesuai dengan kondisi PPU, terlebih dengan hadirnya IKN. Model PDAM Makassar sangat inspiratif,” ujarnya.
Penyunting: Robbi Lalat
