PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air yang menjadi penopang ketahanan pangan dan layanan dasar masyarakat.
Bupati PPU Mudyat Noor menilai kerja sama ini akan menjadi kunci dalam mengatasi persoalan banjir, abrasi pantai, serta pemerataan layanan air bersih, terutama karena wilayahnya memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan program pusat dan daerah, sehingga pengelolaan air di PPU dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kehadiran Plt Kepala Dinas PUPR PPU, Muhajir, bersama sejumlah pejabat teknis, menurut Mudyat, memperkuat koordinasi lintas sektor agar sinkronisasi program benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam forum itu, Mudyat menyampaikan tiga kebutuhan prioritas.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlangsungan sektor pertanian, mitigasi bencana, dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Normalisasi badan sungai sudah sangat mendesak. Kapasitas tampung yang menurun membuat banjir mudah terjadi, padahal wilayah terdampak merupakan kawasan permukiman padat,” tegas Mudyat.
Ketiga, penanggulangan abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan, terutama di Kelurahan Tanjung Tengah, serta percepatan pembangunan infrastruktur air baku seperti bendungan Lawe-Lawe, intake Sungai Riko-Kernain, dan jaringan pipa transmisi PDAM.
Menurutnya, keterlambatan dalam mengatasi permasalahan ini akan berdampak pada kerugian ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Masih ada masyarakat PPU yang belum mendapatkan akses merata. Karena itu, kami berharap program Balai Sungai dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Mudyat menekankan, posisi PPU sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pembangunan infrastruktur air menjadi kepentingan nasional.
Ia berharap pemerintah pusat menempatkan proyek ini sebagai bagian dari strategi besar mendukung IKN agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat daerah.
“Pembangunan infrastruktur air di PPU harus dipandang sebagai bagian dari strategi besar mendukung IKN. Bukan hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tapi juga untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat serta pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Kepala BWS Kalimantan IV, Andri Rachmanto Wibowo, menyambut baik usulan tersebut.
Ia menilai masukan dari daerah sangat penting agar program yang disusun sesuai kondisi lapangan dan tepat sasaran.
“Usulan Pemkab PPU akan menjadi bahan catatan penting untuk kami tindak lanjuti, terutama dalam penyusunan program yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, perlu juga dilakukan review agar usulan tersebut dapat selaras dengan program kerja Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.
Andri memastikan pihaknya siap berkolaborasi. Menurutnya, kolaborasi yang terjalin akan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan layanan dasar air bersih, serta memastikan infrastruktur di wilayah penyangga IKN mampu menopang pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.
“Kami siap bersinergi dengan Pemkab PPU demi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan layanan dasar air bersih, sekaligus memastikan wilayah penyangga IKN memiliki ketahanan infrastruktur yang kuat,” pungkasnya.
Penyunting: Robbi Lalat
