SAMARINDA – Penurunan atau kerusakan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan penipisan sumber daya alam disinggung oleh Sarkowi V. Zahry. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) itu menyatakan kondisi lingkungan hari ini semakin kritis.
Menurutnya, kehadiran hukum yang kuat merupakan kunci pencegahan. Dalam arti, penegakannya di lapangan harus benar-benar ditegakkan sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap kondisi lingkungan.
“Penegakan hukum harus maksimal dan konsisten. Mulai dari aparat di lapangan hingga tingkat hakim. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan benar,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Tidak hanya dari sisi aparat penegak hukum, Sarkowi juga mengajak masyarakat untuk berperan. Sebab, masyarakat dapat menjadi bagian dari optimalisasi penegakan hukum.
Termasuk sebagai pengawas, pelapor utama, bahkan menjadi garda terdepan ketika terjadi perusakan lingkungan.
“Kalau masyarakat sadar akan fungsinya, maka pelaku akan berpikir dua kali. Masyarakat yang berdaya bisa menjadi pengawas yang aktif,” lanjut pria kelahiran Malang, 22 Juli 1973 itu.
Lebih maksimal lagi, menurutnya, ketika Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mampu memberikan instruksi langsung terkait penegakan hukum lingkungan sebagai bentuk komitmen Indonesia menjaga keberlanjutan alam.
Sebagaimana Kaltim yang sangat bergantung pada pendapatan hasil alam, membiarkan lingkungan terus kritis sama saja dengan kejahatan. Keberlanjutan alam Kaltim bisa menjadi korban. (adv/dprdkaltim)
Pewarta: K. Irul Umam
