NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah hanya mengalokasikan Rp6,3 triliun dalam APBN 2026. Meski demikian, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat indikatif dan berpotensi bertambah seperti yang terjadi di semester 2 tahun ini.
“Seperti yang 2025 kemarin, akhirnya pada bulan Agustus ini kami mendapat anggaran tambahan untuk pembangunan Yudikatif dan Legislatif. Tahun depan insyaAllah juga,” ucapnya di Taman Kusuma Bangsa IKN, Minggu (16/8/2025).
Pada 2025, awalnya IKN hanya kebagian porsi anggaran Rp 6,3 triliun. Tak lama, dapat tambahan sebesar Rp 8,1 triliun sehingga total pada 2025 senilai 14,4 triliun.
Anggaran pembangunan tahap kedua periode 2025-2029, berdasar hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, untuk IKN Rp 48,8 triliun.
Hal ini berdasarkan surat kepala OIKN kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B.141/Kepala/Otorita IKN/XI/2024 Tanggal 9 November 2024.
“Disampaikan oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kan lebih tegas lagi. Bahwa IKN terus. Tiga 3 tahun harus selesai,” jelas Pak Bas–sapaan akrabnya.
Waktu tiga tahun tersebut untuk membangun dan menyelesaikan gedung dan kawasan lembaga negara, legislatif dan yudikatif.
Basuki menambahkan, strategi percepatan pembangunan dilakukan dengan mempercepat tender proyek.
“Mungkin akhir September nanti sudah tanda tangan kontrak, Oktober sudah mulai kerja,” tegasnya.
Nilai paket pekerjaan yang dilelang tahun ini mencapai Rp18,37 triliun. Namun karena tambahan anggaran baru disetujui pada Juli, OIKN hanya mengajukan Rp3,6 triliun untuk uang muka, atau sekitar 15 persen dari total kontrak.
“Tapi karena baru disetuju pada bulan Juli, kami menghitung kembali. Hanya minta 3,6 untuk uang muka. Jadi 15 persen dari sekian kontrak itu, dibahas untuk nanti progresnya 2026 pasti terbayar. Makanya pasti akan ada anggaran tambahan nanti. Kalau yang Rp 6,3 triliun itu indikatif. Belum dibahas dengan DPR lagi,” jelasnya.
Selain mengandalkan APBN, pembangunan IKN juga didukung investasi swasta. Pada Mei 2025, enam perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan total nilai Rp3,65 triliun. Investasi mencakup sektor kuliner, pendidikan, perhotelan, ritel, konstruksi, hingga properti. Salah satunya PT Makmur Berkah Hotel (MBH), yang akan membangun hotel bintang lima jaringan Marriott International di atas lahan 2,04 hektare.
Diketahui, PT MBH sebelumnya juga telah mengelola hotel internasional seperti Element by Westin dan Four Points by Sheraton.
Dengan terus berlanjutnya pembangunan IKN, memberi efek positif pertumbuhan ekonomi daerah penyangganya, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi daerah itu meningkat signifikan.
“Kaltim mendapat dampak signifikan dari hadirnya IKN,” sebutnya.
Pertumbuhan Kaltim mencapai 6,2 persen. Bahkan triwulan I tahun lalu pertumbuhan Kaltim menembus angka 7 persen. Saat ini di angka 5,2 persen. Kaltim di atas rata-rata nasional.
“Belum pernah pertumbuhan ekonomi Kaltim di atas nasional. Tapi setelah ada IKN, pertumbuhan ekonomi jadi tinggi,” tutupnya.
Pewarta : Riski Maulana
Editor : Nicha R
