NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi melepas tender mega proyek pembangunan gedung dan kawasan untuk lima lembaga negara di IKN. Total anggaran jumbo yang dikucurkan mencapai Rp16 triliun, bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 hingga 2027.
Tender tersebut sudah diumumkan di laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan kini masuk tahap prakualifikasi sejak 4 hingga 12 Agustus 2025. Seluruh pekerjaan dikemas dalam skema konstruksi terintegrasi, meliputi manajemen proyek, bangunan fisik, dan sarana prasarana pendukung.
Rincian proyek yang tengah ditenderkan OIKN mencakup sejumlah pembangunan strategis dengan nilai yang sangat besar. Di antaranya adalah pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif yang menelan anggaran sekitar Rp1,94 triliun, serta Kawasan Legislatif sebesar Rp982 miliar. Selain itu, juga direncanakan pembangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna senilai Rp1,75 triliun.
Selain itu juga, pembangunan gedung dan kawasan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR (tahap I dan II), MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, hingga Plaza Keadilan juga masuk dalam daftar proyek besar ini.
Total HPS yang dilelang sebesar Rp16.039.673.039.000, dengan penetapan pemenang dijadwalkan 22 Oktober 2025.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan ini adalah bagian dari percepatan yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjadikan IKN sebagai pusat kekuasaan politik nasional pada 2028.
“Tidak ada moratorium atau penundaan. Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium. Oke. Dan pembangunan IKN justru dipercepat,” ujar Basuki.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan persiapan dan aspek penganggaran telah rampung. “Pembangunan akan dimulai dengan proses lelang yang dilakukan pada awal Agustus 2025,” tutupnya dalam rilis resmi OIKN tertanggal 3 Agustus 2025.
Pewarta: Riski MK
Editor: Agus S
