SAMARINDA – Pada Rapat Paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Utama B, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (28/07/2025), Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan akhirnya.
Laporan ini disampaikan oleh perwakilan dari Sekretariat DPRD Kaltim, mewakili Ketua Banggar DPRD, Hasanuddin Mas’ud.
Setidaknya terdapat tujuh catatan mengenai pembahasan yang telah dilakukan. Catatan pertama mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 yang mencapai Rp10,23 triliun atau sebesar 102,53 persen dari target. Namun, capaian ini tidak sebesar tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,33 triliun.
“Realisasi pendapatan Tahun 2024 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp237,69 miliar atau hanya mencapai 91,90 persen dari target. Kontribusi yang signifikan berasal dari PT Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara, PT Jamkrida, dan Perusda Melati Bhakti Satya,” begitu pembacaan poin kedua dalam Rapat Paripurna tersebut.
Catatan ketiga, realisasi pendapatan transfer Tahun 2024 sebesar Rp11,69 triliun, mencapai 106,04 persen dari target. Pada poin keempat, realisasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 sebesar Rp740,27 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan DAK Tahun 2023.
Catatan kelima menyebutkan bahwa realisasi belanja sebesar Rp14,27 triliun atau mencapai serapan 92,65 persen. Masih terdapat selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp1,13 triliun atau 7,34 persen.
Selanjutnya, poin keenam menyebutkan realisasi belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp4,39 triliun atau mencapai serapan 87,95 persen. Adapun belanja bantuan keuangan kabupaten/kota belum seluruhnya mencapai 100 persen, seperti bantuan keuangan ke Kabupaten Paser yang terealisasi sebesar 99,64 persen.
“Bahwa SILPA Tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,59 triliun, di mana SILPA tersebut terbentuk dari realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp22,08 triliun yang melampaui target sebesar Rp1,62 triliun, realisasi belanja sebesar Rp14,27 triliun, realisasi transfer sebesar Rp6,19 triliun, dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp976,50 miliar,” demikian laporan yang dibacakan di hadapan anggota dewan yang hadir. (Adv)
