NUSANTARA — Rencana layanan angkutan multimoda menggunakan bus listrik dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi ditunda. Proyek ini terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi menyampaikan bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kalimantan Timur mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan pada tahun 2025.
“Pagu awal sebesar Rp119.976.226.000, dikoreksi menjadi pagu efektif senilai Rp65.056.409.000. Jadi terdapat efisiensi sebesar Rp54.919.817.000,” ungkap Antoni dalam rapat di Bandara Internasional Nusantara, Senin (28/7/2025).
Efisiensi ini menyebabkan sejumlah kegiatan BPTD ditunda, yang ditandai dengan tanda bintang dalam daftar program. Meski begitu, sebagian kecil anggaran diusulkan untuk dibuka blokirnya, khususnya pada pengadaan perlengkapan jalan senilai Rp5.059.500.000 yang masuk dalam relaksasi tahap II.
Dua rencana kegiatan utama yang terdampak dan mengalami penundaan adalah:
-
Layanan angkutan multimoda rute Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan–Tol Pulau Balang–IKN menggunakan bus listrik, senilai Rp25.292.732.000.
-
Layanan angkutan umum massal perkotaan di Balikpapan, dengan nilai Rp30.126.667.000.
Antoni menjelaskan, selain kendala anggaran, penundaan juga disebabkan perlunya revisi regulasi terkait penyelenggaraan angkutan penumpang umum pada kawasan strategis nasional. Revisi tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum penyediaan layanan antarmoda, terutama dalam skema subsidi pembelian layanan (buy the service).
Meski layanan antarmoda ditunda, bus listrik tetap beroperasi terbatas di kawasan IKN, khususnya untuk rute rest area menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Moda ini digunakan untuk melayani pegawai Otorita IKN serta masyarakat yang berkunjung ke KIPP.
Pewarta: Riski Maulana
Penyunting: Robbi Lalat
